GCG (Good Corporate Governance)

Posted: November 25, 2010 in Uncategorized
Sumber:   Modul Seri  7, etika  oleh Amyardi, SH, SE, MM.

GCG (Good Corporate Governance)

Walaupun istilah GCG dewasa ini sudah popular, namun sampai saat ini belum ada definisi baku yang dapat disepakati oleh semua pihak. Istilah “corporate governanxce” pertama kali diperkenalkan oleh Cadbury Commite, Inggris di tahun 1922 yang menggunakab istilah tersebut dalam laporannya yang kemudian dikenal sebagai Cadbury Report (dalam Sukrisno Agoes, 2006). Istilah ini sekarang menjadi sangat popular dan telah diberi banyak definisi oleh berbagai pihak. Dibawah ini diberikan beberapa definisi dari beberapa sumber yang dapat dijadikan acuan.

  1. Cadbury Commite of United Kingdom:

A set of rules that define the relationship between shareholders, managers, creditor, the government, employees, ang other internal and external stakeholders in respect to their right and responsibilities, or the system by which companies are directed and controlled”. “Seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu system yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan”.

  1. Forum for Corporate Governance in Indonesia – FCGI (2006) – tidak membuat definisi tersendiri tetapi mengambil defini dari Cadbury Commite of Uniter Kingdom, yang kalau diterjemahkan adalah: “seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu system yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan”.
  2. Sukrisno Agoes (2006) mendefinisikan tata kelola perusahaan yang baik sebagai suatu system yang mengatur hubungan peran dewan komisaris, peran direksi, pemegang saham, dan pemagku kepentingan lainnya. Tata kelola perusahaan yang baik juga disebut sebagai suatu prose sang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaiannya dan penilaian kinerjanya.
  3. Organization for economic Cooperation and Development – OECD (dalam Tjager dkk, 2004) mendefinisikan GCG sebagai: “suatu struktur yang terdiri atas para pemegang saham, direktur, manager, seperangkat tujuan yang ingin dicapai perusahaan, dan alat-alat yang akan digunakan dalam mencapai tujuan dan memantau kinerja”.
  4. Wahyudi Prakarsa (dalam Sukrisno Agoes, 2006) mendefiniskan GCG sebagai: “mekanisme administrative yang mengatur hubungan-hubungan antara manajemen perusahaan, komisaris, direksi, pemegang saham, dan kelompok-kelompok kepentingan yang lain.

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, dapat diketahui bahwa GCG dapat diberi pengertian dalam arti sempit dan dalam arti luas. Definisi yang disampaikan oleh OECD dapat mewakili pengertian dalam arti sempi, sedangkan definisi yang diberikan Cadbury Commmitte, Sukrisno Agoes, dan Wahjudi Prakarsa dapat mewakili pengertian GCG dalam arti luas.

Konsep GCG

1. Wadah Organisasi (perusahaan, social, pemerintah)
2. Model Suatu system, proses dan seperangkat peraturan, termasuk prinsip-prinsip, serta nilai-nilai yang melandasi praktik bisnis yang sehat.
3. Tujuan
  • Meningkatkan kinerja organisasi
  • Menciptakan nilai tambah bagi semua pemangku kepentingan
  • Mencegah dan mengurangi manipulasi serta kesalahan yang signifikan dalam pengelolaan organisasi
  • Meningkatkan upaya agar para pemangku kepentingan tidak dirugikan
4. Mekanisme Mengatur dan mempertegas kembali hubungan, peran, wewenang dan tanggung jawab:

  • Dalam arti sempit: antara pemilik / pemegang saham, dewan komisaris dan dewan direksi
  • Dalam arti luas antara seluruh pemangku kepentingan

PRINSIP-PRINSIP GCG

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, konsep GCG memperjelas dan mempertegas mekanisme hubungan antar para pemangku kepentingan di dalam suatu organisasi. Prinsip-prinsip OECD (dalam Sukrisno Agoes, 2006) mencakup lima bidang utama, yiaut: hak-hak para pemegang saham dan perlindungannya; peran para karyawan dan pihka-pihak yang berkepentingan lainnya; pengungkapan yang akurat dan tepat waktu; transparansi terkait dengan struktur dan operasi perusahaan; serta tanggung jawab dewan terhadapa perusahaan, pemegang saham, dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya. Secara ringka, prinsip-prinsip tersebut dapat dirangkum sebagai berikut:

  1. Perlakukan yang setara antar pemangku kepentingan
  2. Transparansi
  3. Akuntabilitas
  4. Responsibilitas

Dalam hubungannya dengantata kelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Menteri Negara BUMN juga mengeluarkan Keputusan Nomor Kep-117/M-MBU/2002 tentang penerapan GCG (Tjager dkk., 2003). Ada lima prinsip menurut keputusan ini, yaitu:

  1. Kewajaran
  2. Transparansi
  3. Akuntabilitas
  4. Pertanggungjawaban
  5. Kemandirian

Selanjutnya, National Committen on Governance (NCG, 2006) memublikasikan “Kode Indonesia tentang tata kelola perusahaan yang baik pada tanggala 17 Oktober 2006. sebagaimana dinyatakan dalam kata pengantarnya oleh Menteri Koordinator bidang perekonomian, Dr. Boediono, walaupun Kode Indonesia tentang GCG ini bukan merupakan suatu peraturan, tetapi dapat menjadi pedoman dasar bagi seluruh perusahaan di Indonesia dalam menjalankan usaha agar kelangsungan hidup perusahaan lebih terjamin dalam jangka panjang dalam koridor etika bisnis yang pantas. Dalam kode GCG ini, NCG mengemukakan lima prinsip GCG yaitu:

  1. Transparansi
  2. Akuntabilitas
  3. Responsibilitas
  4. Independensi
  5. Kesetaraan

Prinsip-prinsip yang dikemukakanoleh NCG hanmpir sama dengan yang diungkapkan oleh Menteri Negara BUMN. Penjelasan singkat atas masing-masing prinsip yang telah dikemukakan dapat diberikan sebagai berikut:

  1. Perlakuan yang setara merupakan prinsip agar para pengelola memperlakukan semua pemangku kepentingan secara adil dan merata, baik pemangku kepentingan primer (pemasok, pelanggan, karyawan, pemodal) maupun pemangku kepentingan sekunder (pemerintah, masyarakat dan yang lainnya).
  2. Prinsip transparansi, artinya kewajiban bagi para pengelola untuk menjalankan prinsip keterbukaan dalam proses keputusan dan penyampaian informasi. Keterbukaan dalam menyampaikan informasi juga mengandung arti bahwa informasi yang disampaikan harus lengkap, benar dan tepat waktu kepada semua pemangku kepentingan.
  3. Prinsip akuntabilitas adalah prinsip dimana para pengelola berkewajiban untuk membina system akintansi yang efektif untuk menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya. Untuk itu, diperlukan kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertangungjawaban setiap organ sehingga pengelolaan berjalan efektif.
  4. Prinsip responsibilitas adalah prinsip di mana para pengelola wajib memberikan pertanggungjawaban atas semua tindakan dalam mengelola perusahaan kepada para pemangku kepentingan sebagai wujud kepercayaan yang diberikan kepadanya. Prinsip tanggung jawab ada sebagai konsekuensi logis dari keprcayaan dan wewenang yang diberikan oleh para pemangku kepentingan kepada para pengelola perusahaan. Tanggung jawab ini mempunyai lima dimensi, yaitu: ekonomi, hukum, moral, social dan spiritual yang dijelaskan sebagai berikut:
  • Dimensi ekonomi, artinya tanggung jawab pengelolaan diwujudkan dalam bentuk pemberian keuntungan ekonomis bagi para pemangku kepentingan.
  • Dimensi hokum, artinya tanggung jawab pengelolaan diwujudkan dalam bentuk ketaatan terhadap hokum dan peraturan yang berlaku; sejauh mana tindakan manajemen telah sesuai dengan hokum dan peraturan yang berlaku.
  • Dimensi moral, artinya sejauh mana wujud tanggung jawab tindakan manajemen tersebut telah dirasakan keadilannya bagi semua pemangku kepantingan.
  • Dimensi spiritual, artinya sejauh mana tindakan manajemen telah mampu mewujudkan akuntabilitas diri atau telah dirasakan sebagai bagian dari ibadah sesuai dengan ajaran agama yang diyakininya.

e.   kemandirian sebagai tambahan prinsip dalam mengelola BUMN, artinya suatu keadaan di mana para pengelola dalam mengambil suatu keputusan bersifat professional, mandiri, bebas dari konflik kepentingan, dan bebasa dari tekanan/pengaruh dari mana pun yang bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan yang sehat.

Keempat prinsip ini-kesetaraan, transparansi, akuntabilitas, dan pertanggungjawaban-sebenarnya merupakan jawaban langsung atas permasalahan/skandal yang dihadapi oleh dunia usaha, bukan saja di Indonesia tetapi juga di seluruh dunia. Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, berbagaiskandal yang marak dihadapi oleh dunia usaha terjadi dalam bentuk:

  1. Perlakuan tidak adil yang dihadapi oleh satu atau beberapa pemangku kepentingan. Misalnya, rekayasa pengajuan pinjaman yang dilakukan oleh direksi [perusahaan untuk memperoleh kredit bank tentu lebih menguntungkan kepentingan pemegang saham dan merugikan kepentingan pemangku kepentingan lainnya-dalam hal ini aalah bank. Contoh lain adalah insider trading yang dilakukan oleh direksi perusahaan untuk kepentingan pribadi. Hal ini sangat merugikan para pemegang saham public.
  2. Maraknya rekayasa laporan keuangan dan sering timbulnya insider trading yang dilakukan oleh para eksekutif puncak baik di Indonesia mapun AS yang bahkan melibatkan beberapa akuntan public ternama, akhinya mempertegas kembali pentingnya penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
  3. Munsulnya berbagai kejahatan kerah putih yang sangat canggih, korupsi, kolusi, dan nepotisme yang melibatkan para pelaku bisnis dan oknum birokrasi pemerintahan sangat merugikan masyarakat dan perekonomian secara keseluruhan. Timbulnya berbagai kerusakan hutan, pencemaran udara dan air, pemanasan global dan sebagainya, semuanya ini mencerminkan lemahnya wujud kesadaran dan tanggung jawab dari para eksekutif puncak dan oknum pejabat pemerintah terkait.

Manfaat GCG

Tjager dkk. (2003) mengatakan bahwa paling tidak ada lima alas an mengapa penerapan GCG itu bermanfaat, yaitu:

  1. Berdasarkan survey yang telah dilakukan oleh McKinsey & Company menunjukan bahwa para investor institusional lebih menaruh kepercayaan terhadap perusahaan-perusahaan di Asia yang telah menerapkan GCG.
  2. Berdasarkan berbagai analisis, ternyata ada indikasi keterkaitan antara terjadinya krisis financial dan krisi berkepanjangan di Asia dengan lemahnya tata kelola perusahaan.
  3. Internasionalisasi pasar-termasuk liberalisme para financial dan pasar modal-menuntut perusahaan untuk menerapkan GCG.
  4. Kalupun GCG bukan obat mujarab untuk keluar dari krisis, system ini dapat menjadi dasr bagi berkembangnya system nilai baru yang lebih sesuai dengan lengkap bisnis yang kini telah banyak berubah.
  5. Secara teoritis, praktik GCG dapat meningkatkan nilai perusahaan.

Indra Surya dan Ivan Yustiavandana (2007) mengatakan bahwa tujuan dan manfaat dari penerapan GCG adalah:

  1. Memudahkan akses terhadap investasi domestic maupun asing
  2. Mendapatkan biaya modal
  3. Memberikan keputusan yang lebih baik dalam meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan.
  4. meningkatkan keyakinan dan kepercayaan dari para pemangku kepentingan terhdap perusahaan.
  5. Melindungi direksi dan komisaris dari tuntutan hokum

GCG dan Hukum Perseroan di Indonesia

Kegiatan perusahaan (perseroan) di Indonesia didasarkan atas paying hokum Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 tentan gperseroan terbatas. Namun Undang-Undang ini kemudian dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007. Sebagimana diatur dalam Pasal 1 ayat 1 UU Nomor 40 Tahun 2007, yang dimaksud dengan perseroan adalah badan hokum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Dalam penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007, dikatakan alas an pencabutan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 untuk diganti dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007. pertimbangan tersebut antar alain karena adanya perubahan dan perkembangan yang cepat berkaitan dengan teknologi, ekonomi, harapan masyarakat tentang perlunya peningkatan pelayanan dan kepastian hokum, kesadaran social dan lingkungan, serta tuntutan pengelolaan usaha yang sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang baik.

Ketentuan yang disempurnakan ini, antara lain:

  1. Dimungkinkan mengadakan RUPS dengan memanfaatkan teknologi informasi yang ada, seperti: telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya (Pasal 77).
  2. Kejelasan mengenai tata cara pengajuan dan pemberian pengesahan status badan hukum dan pengesahan Anggran dasar Perseroan.
  3. Memperjelas dan mempertegas tugas dan tanggung jawab direksi dan dewan komisaris, termasuk mengatur mengenai komisaris independent dan komisaris utusan
  4. Kewajiban perseroan untuk melaksanakan tanggung jawab social dan lingkungan.

Undang-Undang perseroan terbatas Nomor 40 Tahun 2007 tidak mengatur secara eksplisit tentang GCG. Meskipun begitu, Undang-Undang ini mengatur secara garis besar tentang mekanisme hubungan, peran, wewenang, tugas dan tanggung jawab, prosedur dan tata cara rapat, serta proses pengambilan keputusan dan organ minimal yang harus ada dalam perseroan, yaitu Rapat Umum Pemegang saham (RUPS), direksi, dan Dewan Komisaris.

Wewenang dari ketiga organ ini diatur dalam Bab I Pasal 1 sebagai berikut:

Ayat 4     Rapat umum pemegang saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.

Ayat 5     Direksi adalah Organ Perseoran yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuanperseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggran dasar.

Ayat 6     Dewan komisaris adalan Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasehat kepada direksi.

Secara spesifik, wewenang, tugas dan tanggung jawab ketiga organ ini dapat diringkas sebagai berikut:

  1. RUPS
    1. Menyetujui dan menetapkan Anggaran Dasar Perusahaan (Pasal 19 ayat 1)
    2. Menyetujui pembelian kembali dan pengalihan saham Perseroan (Pasal 38 ayat 1)
    3. Menyetujui penambahan dan pengurangan modal Perseroan (Pasal 41 ayat 1 dan Pasal 44 ayat 1)
    4. Menyetujui dan mengesahkan laporan tahunan termasuk laporan keuangan Direksi serta laporan tugas pengawasan Komisaris (Pasal 69)
    5. Menyetujui dan menetapkan penggunaan laba bersih, penyisihan cadangan dan dividen, serta dividen interim (Pasal 71 dan Pasal 72).
    6. Menyetujui penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan, pengajuan pailit, perpanjang jangka waktu berdirinya, dan pembubaran perseroan (Pasal 89).
    7. Menyetujui pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dan Komisaris (Pasal 94 dan Pasal 111)
    8. Menetapakan besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi dan Komisaris (Psala 96 dan Pasal 113).
  2. Dewan Komisaris
  1. Melakukan tugas dan tanggung jawab pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, dan memberikan nasehat kepada Direksi (Pasal 108 dan Pasal 114).
  2. Bertanggung jawab rentang secara pribadi atas kerugian perseroan bila yang bersangkutan atau lalai dalam menjalankan tugasnya (Pasal 114 ayat 3 dan ayat 4).
  3. Bertanggung jawab renteng secara pribadi atas kepailitan perseroan bila disebabkan oleh kesalahan dan kelalian dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberi nasehat (Pasal 115).
  4. Diberi wewenang untuk membrntuk komite yang diperlukan untuk mendukung tugas Dewan Komiaris.
  1. Dewan Direksi
  1. Menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan kebijakan yang dianggap tepat dalam batas yang ditetapkan Undang-Undang dan Anggaran Dasar Perseroan (Pasal 92)
  2. Bertanggung jawab renteng dan penuh secara pribadi atas kerugian perseroan bila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya (Pasal 97)
  3. Mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan (Pasal 98)
  4. Wajib membuat daftar pemegang saham, risalah RUPS, dan risalah rapat direksi (Pasal 100 ayat 1a)
  5. Wajib membuat laporan tahunan (Pasal 100 ayat 1b)
  6. Wajib memelihara seluruh daftar, risalah, dokumen keuangan dan dokumen perseroan lainnya ditempat kedudukan Perseroan (Pasal 1c dan Pasal 2)
  7. Wajib meminta peesrtujuan RUPS untuk mengalihkan kekayaan Perseroan atau menjadikan jaminan utang Perseroan (Pasal 102)

Dengan demikian, RUPS merupakan organ tertinggi dan memegang wewenang tertinggi dalam perseroan yang berbadan hokum PT. Anggora Dean Komisaris dan Dewan Direksi diangakt dan diberhentikan oleh RUPS. Dewan komisaris bertugas untuk mengawasi tindakan Dewan Direksi serta memberikan nasehat dan arahan kepada Dewan Direksi dan menjalankan operasi perusahaan.dewan Direksi bertugas untuk menjalankan kegiatan operasi perusahaan berdasarkan arahan dan garis besar kebijakan yang telah ditetapkan oleh RUPS, Dewan Komisaris, serta Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku dalam koridor hokum.

Organ Khusus Dalam Penerapan GCG

Meskipun ketentuan mangenai organ perseroan telah diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 47 Tahun 2007 dan selanjutnya dituang kembali di dalanm Anggaran Dasar Perseroan, namun dalam praktiknya organ ini belum mampu menjamin terselenggaranya tata kelola perusahaan yang sehat.

Indara Surya dan Ivan Yustiavananda (2006) menyebutkan paling tidak diperlukan empat organ tambahan untuk melengkapi penerapan GCG, yaitu:

  1. Komisaris Independen
  2. Direktur Independen
  3. Komite Audit
  4. Sekretaris Perusahaan

Komisaris dan Direktur Independen

Istilah independent sering di artikan sebagai merdeka, bebas, tidak memihak, tidak dalam tekanan pihak tertentu, netral, objektif, punya integritas, dan tidak dalam posisi konflik kepentingan. Indra Surya dan Ican Yustiavandana (2006) mengungkapkan ada dua pengertian independent terkait dengan konsep komisaris dan direktur independent tersebut.

Pertama, komisaris dan direktur independent adalah seseorang yang ditunjuk untuk mewakili pemegang saham independent (pemegang saham minoritas). Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perseroan, anggota Direksi, dan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, sedangkan keputusan yang diambil dalam RUPS didasarkan perbandingan jumlah suara para pememgang saham. Hak suara dalam RUPS tidak didasarkan atas satu orang sat suara, tetapi didasarkan atas jumlah saham u\yang dimilikinya. Sebagai konsekunsinya, keputusan penetapan dan pemberhentian anggota komisaris dan direksi akan selalu berasal dari kepentingan pemegang saham mayoritas.

Kedua, komisaris dan direktur inderpenden adalah pihak yang ditunjuk tidak dalam kepastian mewakili pihak mana pun dan semata-mata ditunjuk berdasarkan latar belakang pengetahuan, pengalmana, dan keahlian professional yang dimilikinya untuk menjalankan tugas demi kepentingan perusahaan. Jadi, pengertiannya disini lebih luas dibandingkan pengertian pertama. Komosaris dan direktur independent dinagkat semata-mata karena pertimbangan “profesionalisme” demi kepentingan perusahaan.

Selain kedua pengertian tersebut, sebenarnya masih ada pengertian ketiga yang biasa dipakai dalam kode etik akuntan public, yang dalam konteks ini sering dikenal dengan istilah independent in fact dan independent in appearance. Independent in fact menekankan sikap mental dalam mengambil keputusan dan tindakan yang semata-mata didasarkan atas pertimbangan profesionalisme dari dalam diri yang bersangkutan tanpa campur tangan, pengaruh, atau tekanan dari pihak luar. Independent in appearance dilihat dari sudut pandang pihak luar yang mengharapkan calon yang bersangkutan secara fisik tidak mempunyai hubungan darah dengan aperusahaan dan/atau dengan para pemangku kepentingan lainnya yang dapat menimbulkan keraguan dari pihak luar tentang kenetralan yang bersangkutan. Pada pengetian kedua mengenai komisaris dan direktu independent yang telah disebutkan, pengertian tersebut sama denganpengetian independent in fact yang semata-mata didasarkan atas pertimbangan profesionalisme saja. Namun dalam pengertian ketiga, pertimbangan profesionalisme saja tidak cukup, persyaratan independent in appearance juga harus dipenuhi.

Komita Audit

Undang-Undang Perseroan terbatas Pasal 121 memunginkan Dewan Komisaris untuk membentuk komite tertentu yang dianggap perlu untuk membantu tugas pengawasan yang diperlukan. Salah satu komite tambahan yang kini banyak muncul untukmembantu fungsi Dewan Komisaris adalah Komite Audit. Munculnya komite audit ini barangkali disebabkan kecenderungan makin meningkatnya berbagai skandal penyelewengan dan kelalaian yang dilakukan para direktur dan komisaris yang menandakan kurang memadainya fungsi pengawasan.

Sebagimana dinyatakan oleh Hasnati (dalam Indra Surya dan Ivan Yustiavandana, 2006), tugas, tanggung jawab, dan wewenang komite audit adalah membantu dewan komisaris, antara lain:

  1. Mendorong terbentuknya struktur pengendalian intern yang memadai (prinsip tanggung jawab).
  2. Meningkatkan kualitas keterbukaan dan laporan keuangan (prinsip transparansi)
  3. Mengkaji ruang lingkup dan ketepatan audit eksternal, kewajaran biaya audit ekstenal, serta kemandirian dan objektivitas audit eksternal. (prinsip akuntabilitas)
  4. Mempersiapkan surat uraian tugas dan tanggung jawab komite audit selama tahun buku yang sedang diperiksa eksternal audit (prinsip tanggung jawab).

Selanjutnya Forum for Corporate Governance in Indonesia dan YPPMI Institutemenyebutkan syarat-syarat untuk menjadi anggota Komite Audit adalah:

  1. Komite Audit bertanggung jawab kepada Dewan Direksi
  2. Terdiri atas sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Komisaris Independen dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota berasal dari luar Emiten atau perusahaan public.
  3. Memiliki integritas tinggi, kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman yang memadai sesuai latar belakang pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
  4. Salah satu dari anggota Komite Audit memiliki latar belakang pendidikan keuangan dan akuntansi.
  5. Memilki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan.
  6. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik yang memberikan jasa Audit dan/atau non-audit pada Emiten atau perusahaan public yang bersangkutan dalam satu tahun terakhir sebelum diangkat oleh Komisaris sebagaiaman dimaksud dalam Peraturan VIII.A.2. tentang Independensi Akuntan yang memberikan jasa audit di pasar modal.
  7. Bukan merupakan karyawan kunci Emiten atau perushaan public dalan satu tahun terakhir sebelum diangkat komisaris.
  8. Tidak mempunyai saham baik langsung mapun tidak langsung pada emiten atau perusaah public. Dalam hal komite audit memperloeh saham akibat suatu peristiwa hokum, maka dalam jangka waktu paling lama enam bulan setelah diperolehnya saham tersebut wajib mengalihkan kepada pihak lain.
  9. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Emiten, Komisaris, Direktu, atau Pemegang Saham Utama.
  10. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten.
  11. Tidak merangkap sebagai anggota Komite Audit pada Emiten atau perusahaan public lain pada periode yang sama
  12. Sekretaris perusahaan harus bertindak sebagai Sekretaris Perusahaan Audit.

Aturan mengenai Komite Audit ini, antar alin dapat dilihat pada:

  1. SE Ketua Bapepam Nomor SE-03/PM/2000 tentang Komite Audit untuk perusahaan public.
  2. Keputusan Direksi PT BEJ Nomor Kep-305/BEJ/07-2004 tentang pencatatan saham dan efek
  3. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara Nomor Kep-133/M-BUMN/1999 tentang Pembentukan Komite Audit bagi BUMN.

Sekretaris Perusahaan

Tugas, tanggung jawab, dan kedudukan pejabat sekretaris perusahaan sebagi bagian dari pelaksanaan GCG berbeda sekali dengan tugas, kedudukan, dan tanggung jawab seorang sekretaris eksekutif yang selama ini sudah sangat dikenal. Sekretaris eksekutif biasnya direkrut sebagai staf khusus untuk keperluan para eksekutif puncak suatu perusahaan, seperti: direksi, komisaris atau ekesekutif puncak lainnya. Fungsi utama sekretaris eksekutif lebih banyak untuk membantu pejabat eksekutuf yang bersangkutan, antara lain: menyangkut pengaturan jadwal kegiatan, jadwal rapat, dokuemntasi surat masuk dan surat keluar, penerimaan telepon, pengurusan tiket dan dokumen perjalanan dan sebagainya.

Jabatan sekretaris perusahaan menempati posisi yang sangat tinggi dan strategis karena orang dalam jabatan ini berfungsio sebagai pejabat penghubung atau semacam public relation antar perusahaan dengan pihak luar perusahaan, khususnya bagi perusahaan-perusahaan besar yang telah mendaftarkan sahamnya dibursa. Tugas utama sekretaris perusahaan antara lain menyimpan dokumenperusahaan, daftar pemegang saham, risalah rapat direksi dan RUPS serta meyimpan dan meyediakan informasi penting lainya bagi kepentingan seluruh pemangku kepentingan.

Aturan yang berkaitan dengan sekretaris perusahaan ini dapat dilihat antara lain pada:

  1. Keputusan Ketua Bapepam Nomor 63 tahun 1996 tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan bagi Perusahaan Publik.
  2. Keputusan Direksi BEJ Nomor 339 Tahun 2001 tentang Sekretaris Perusahaan.

GCG Dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Pada awalnya, tujuan dibentuknya BUMN adalah merupakan penjabaran dan implementasi pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pemerintah melalui BUMN kemudian mencoba untuk menguasai dan mengendalikan kegiatan yang mempunyai dampak luas bagi kepentingan masyarakat, seperti: kelistrikan, telekomunikasi, tata guna air, dan pertambangan.

Menurut Tjager dkk. (2003), sampai dengan tahun 2002 masih ada BUMN sebanyak 161 perusahaan yang tersebar di sekitar 37 sektor/bidang usaha. Bidang usaha BUMN ini sangat meyebar mulai dari komoditas-komoditas yang dianggap vital seperti: air, beras dan kebutuhan pokok lainnya, listrik, obat, minyak, pupuk, semen, telekomunikasi, jasa kosntruksi, transportasi darat, laut, udara, kehutanan, pertanian, pertambangan, perdagangan, industri persenjataan strategis hingga pesawat terbang. Tjager dkk. (2003) selanjutanya bahwa rendahnya kinerj BUMN ini ada kaitannya dengan belum efektifnya penerapan tata kelola perusahaan yang baik di BUMN tersebut.

Sumber: http://www.bpkp.go.id

Sampai dengan saat ini, beberapa BUMN dan BUMD telah bekerja sama dengan BPKP dalam pelaksanaan GCG, antara lain dalam:

Sosialisasi GCG:

  1. BPD DIY
  2. BPD Kalbar
  3. BPD Kalsel
  4. BPD Kaltim
  5. BPD Lampung
  6. BPD NTT
  7. BPD SUMATERA UTARA
  8. BPD Sumsel
  9. PD DI NAD
  10. PD Pasar Jaya
  11. PDAM Cilegon Mandiri
  12. PDAM Kab B’ Mongondo
  13. PDAM Kab Banyuasin
  14. PDAM Kab Banyumas
  15. PDAM Kab Belitung
  16. PDAM Kab Bungo
  17. PDAM Kab Buton
  18. PDAM Kab Kapuas
  19. PDAM Kab Kerinci
  20. PDAM Kab Kudus
  21. PDAM Kab Lotim
  22. PDAM Kab Muna
  23. PDAM Kab Serang
  24. PDAM Klaten
  25. PDAM Kota Bandung
  26. PDAM Kota Banjarmasin
  27. PDAM Kota Bukut Tinggi
  28. PDAM Kota Gorontalo
  29. PDAM Kota Kendari
  30. PDAM Kota P’ Pinang
  31. PDAM Kota Prabumulih
  32. PDAM Kota Surakarta
  33. PDAM Kota Tangerang
  34. PDAM Kota Ternate
  35. PDAM Padang Panjang
  36. PDAM Palangkaraya
  37. PDAM Payakumbuh
  38. PDAM Tirta Janggi Riau
  39. PT ASKES
  40. PT Hutama Karya
  41. PT Indo Farma
  42. PT Industri Sandang Nusantara
  43. PT KF Apotik
  44. PT KFTD
  45. PT Kimia Farma
  46. PT Mega Eltra
  47. PT Nindya Karya
  48. PT PAL Indonesia
  49. PT PERTAMINA
  50. PT Pertamina EP
  51. PT Pertamina GE
  52. PT Petrokimia Gresik
  53. PT PP
  54. PT Pupuk Kaltim
  55. PT Pupuk Kujang
  56. PT Pupuk Sriwijaya
  57. PT Waskita Karya
  58. PT Wijaya Karya
  59. PT Yasa Industri
  60. RSUD Malingping
Asesmen GCG:

  1. BPD DIY
  2. BPD KALBAR
  3. BPD KALSEL
  4. BPD KALTIM
  5. BPD NTT
  6. BPD Sumut
  7. BPD SUMSEL
  8. LPP TVRI
  9. PD PASAR JAYA
  10. PDAM CILEGON MANDIRI
  11. PDAM KAB BOGOR
  12. PDAM KAB LEBAK
  13. PDAM KAB MUNA
  14. PDAM KLATEN
  15. PDAM KOTA BANDUNG
  16. PDAM KOTA BANJARMASIN
  17. PDAM KOTA BUKITTINGGI
  18. PDAM KOTA SURAKARTA
  19. PDAM PALANGKARAYA
  20. PDAM PANDEGLANG
  21. Perum Bulog
  22. PERUM DAMRI
  23. PERUM PERUMNAS
  24. PT Adhi Karya
  25. PT Angkasa Pura I
  26. PT Angkasa Pura II
  27. PT ASKES
  28. PT Asuransi Jasa Indonesia
  29. PT Bahtera Adhiguna
  30. PT Brantas Abipraya
  31. PT Bio Farma
  32. PT Djakarta Lloyd
  33. PT Dok Perkapalan Surabaya
  34. PT Gapura Angkasa
  35. PT Garam
  36. PT Garuda Indonesia
  37. PT Hutama Karya
  38. PT Indo Farma
  39. PT Industri Gelas Indonesia
  40. PT Industri Kapal Indonesia
  41. PT Industri Kereta Api
  42. PT Industri Sandang Nusantara
  43. PT Jasa Marga
  44. PT Jasa Tirta I
  45. PT Jasa Tirta II
  46. PT JIEP
  47. PT JIEP JAYA
  48. PT KAI
  49. PT Kliring Berjangka Indonesia
  50. PT KBN
  51. PT KF Apotik
  52. PT KFTD
  53. PT KIMA
  54. PT Kimia Farma
  55. PT Merpati
  56. PT Mega Eltra
  57. PT Nindya Karya
  58. PT PAL Indonesia
  59. PT PDIP BATAM
  60. PT Pelindo I
  61. PT Pelindo II
  62. PT Pelindo III
  63. PT Pelindo IV
  64. PT Pertamina Dana Ventura
  65. PTPN I
  66. PTPN III
  67. PTPN IV
  68. PTPN VI
  69. PTPN VII
  70. PTPN VIII
  71. PTPN IX
  72. PTPN X
  73. PTPN XI
  74. PTPN XII
  75. PTPN XIII
  76. PTPN XIV
  77. PT PNRI
  78. PT Pupuk Sriwijaya
  79. PT Pupuk Kalimantan Timur
  80. PT Rekayasa Industri
  81. PT RNI
  82. PT Sucofindo
  83. PT Surveyor Indonesia
Asistensi GCG:

  1. BPD DIY
  2. BPD KALBAR
  3. BPD KALSEL
  4. BPD KALTIM
  5. BPD NTT
  6. BPD SU
  7. BPD SUMSEL
  8. BPD SUMSEL
  9. PAM JAYA
  10. PD BPR KULON PROGO
  11. PD PASAR JAYA
  12. PDAM CILEGON MANDIRI
  13. PDAM KAB MUNA
  14. PDAM KLATEN
  15. PDAM KOTA BANDUNG
  16. PDAM KOTA BANJARMASIN
  17. PDAM KOTA BUKUT TINGGI
  18. PDAM KOTA PLKG RAYA
  19. PDAM KOTA SURAKARTA
  20. PDAM PALANGKARAYA
  21. Perum PERURI
  22. Perum Perumnas
  23. PERUM PERHUTANI
  24. PT Angkasa Pura I
  25. PT ASABRI
  26. PT ASKES
  27. PT Asuransi Jasa Indonesia
  28. PT BAHTERA ADHIGUNA
  29. PT DJAKARTA LLOYD
  30. PT Indo Farma
  31. PT Industri Kapal Indonesia
  32. PT Industri Sandang Nusantara
  33. PT Jasa Raharja
  34. PT KAI
  35. PT Kimia Farma
  36. PT NINDYA KARYA
  37. PT PERTAMINA EP
  38. PT PGE
  39. PT Rukindo
  40. PT Timah
  41. PTPN IV
  42. PTPN VIII

LATAR BELAKANG GCG

Latar belakang kebutuhan atas good corporate governance (GCG) dapat dilihat dari latar belakang praktis dan latar belakang akademis.

  • Dari latar belakang praktis, dapat dilihat dari pengalaman Amerika Serikat yang harus melakukan restrukturisasi corporate governance sebagai akibat market crash pada tahun 1929. Corporate governance yang buruk disinyalir sebagai salah satu sebab terjadinya krisis ekonomi politik Indonesia yang dimulai tahun 1997 yang efeknya masih terasa hingga saat ini.
    Krisis keuangan yang terjadi di Amerika Serikat pada saat ini juga ditengarai karena tidak diterapkannya prinsip-prinsip GCG, beberapa kasus skandal keuangan seperti Enron Corp., Worldcom, Xerox dan lainnya melibatkan top eksekutif perusahaan tersebut menggambarkan tidak diterapkannya pronsip-prinsip GCG.
  • Dari latar belakang akademis, kebutuhan good corporate governance timbul berkaitan dengan principal-agency theory, yaitu untuk menghindari konflik antara principal dan agentnya. Konflik muncul karena perbedaan kepentingan tersebut haruslah dikelola sehingga tidak menimbulkan kerugian pada para pihak.
    Korporasi yang dibentuk dan merupakan suatu Entitas tersendiri yang terpisah merupakan Subyek Hukum, sehingga keberadaan korporasi dan para pihak yang berkepentingan (stakeholders) tersebut haruslah dilindungi melalui penerapan GCG.
    Selain pendekatan model Agency Theory dan Stakeholders Theory tersebut di atas, kajian permasalahan GCG oleh para akdemisi dan praktisi juga berdasarkan Stewardship Theory, Management Theory dan lainnya.

Surat Keputusan Menteri BUMN No. Kep-117/M-MBU/2002 tanggal 1 Agustus 2002 tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara, menekankan kewajiban bagi BUMN untuk menerapkan GCG secara konsisten dan atau menjadikan prinsip-prinsip GCG sebagai landasan operasionalnya, yang pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders lainnya, dan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika.
PENGERTIAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Secara umum istilah good corporate governance merupakan sistem pengendalian dan pengaturan perusahaan yang dapat dilihat dari mekanisme hubungan antara berbagai pihak yang mengurus perusahaan (hard definition), maupun ditinjau dari “nilai-nilai” yang terkandung dari mekanisme pengelolaan itu sendiri (soft definition). Tim GCG BPKP mendefinisikan GCG dari segi soft definition yang mudah dicerna, sekalipun orang awam, yaitu:
“KOMITMEN, ATURAN MAIN, SERTA PRAKTIK PENYELENGGARAAN BISNIS SECARA SEHAT DAN BERETIKA”
PERAN BPKP DALAM PENGEMBANGAN GCG

Sesuai surat Nomor: S-359/MK.05/2001 tanggal 21 Juni 2001 tentang Pengkajian Sistem Manajemen BUMN dengan prinsip-prinsip good corporate governance, Menteri Keuangan meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan kajian dan pengembangan sistem manajemen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengacu pada prinsip Good Corporate Governance (GCG). Selanjutnya, BPKP telah membentuk Tim Good Corporate Governance dengan Surat Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP-06.02.00-316/K/2000 yang diperbaharui dengan KEP-06.02.00-268/K/2001.
Tim GCG tersebut mempunyai tugas:
“MERUMUSKAN PRINSIP-PRINSIP PEDOMAN EVALUASI, IMPLEMENTASI DAN SOSIALISASI PENERAPAN GCG, SERTA MEMBERIKAN MASUKAN KEPADA PEMERINTAH DALAM MENGEMBANGKAN SISTEM PELAPORAN KINERJA DALAM RANGKA PENERAPAN GCG PADA BUMN/BUMD DAN BADAN USAHA LAINNYA (BUL)”

Sebagai bagian dari peningkatan governance di lingkungan Pemerintah Indonesia serta dorongan dari beberapa lembaga internasional seperti International Monetary Fund (IMF), Bank Dunia, Asian Development Bank (ADB), dan Overseas Economic Coordination Fund (OECF), BPKP ikut mengerahkan sumber dayanya untuk mendorong penerapan good corporate governance di lingkungan BUMN/D. Dilingkungan BUMN, upaya ini juga dilakukan dalam rangka merespon surat Menteri Keuangan No. 359/MK.05/2001 tanggal 21 Juni 2001 seperti disebutkan di atas.
Selanjutnya, dengan dialihkannya Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan kepada Menteri BUMN tersebut, saat ini sedang dilakukan tindak lanjut kerjasama dengan Kantor Kementrian BUMN.

Demikian pula halnya dengan good corporate governance di bidang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), BPKP telah melakukan interaksi dengan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah (Otda) cq. Dirjen Otda. Upaya yang dilakukan oleh Tim GCG BPKP berupa menyusun kajian dan bahan untuk sosialisasi GCG di BUMN/D. Strategi yang dilakukan adalah melakukan kerjasama dengan Kantor Kementrian BUMN untuk melakukan Sosialisasi, Lokakarya dan Asistensi Implementasi GCG

Dalam rangka mengukur tingkat penerapan GCG pada BUMN pertama kalinya, Menteri BUMN meminta bantuan BPKP untuk melakukan pengukuran dan pengujian penerapan GCG (Assessment) pada 16 BUMN, pengujian dan pengukuran GCG di 16 BUMN yang telah dilakukan oleh BPKP merupakan momentum yang sangat strategis bagi dalam mengukur dan menguji penerapan GCG pada BUMN dan mendorong penerapannya. Setelah pengujian 16 BUMN tersebut pengukuran dan pengujian penerapan GCG berlanjut pada BUMN-BUMN lainnya, seperti BUMN sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, perdagangan, sektor perkebuanan, perhubungan dan lain-lain.

About these ads

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s