Etika Bisnis

Posted: November 25, 2010 in Uncategorized

Sumber: ”Etika Dalam Bisnis” Oleh Anderson Guntur Komenaung

Etika Bisnis

Epistemologi Etika Bisnis

Menurut Kamus Inggris Indonesia Oleh Echols and Shadily (1992: 219), Moral = moral, akhlak, susila (su=baik, sila=dasar, susila=dasar-dasar kebaikan); Moralitas = kesusilaan; Sedangkan Etik (Ethics) = etika, tata susila. Sedangkan secara etika (ethical) diartikan pantas, layak, beradab, susila. Jadi kata moral dan etika penggunaannya sering dipertukarkan dan disinonimkan, yang sebenarnya memiliki makna dan arti berbeda. Moral dilandasi oleh etika, sehingga orang yang memiliki moral pasti dilandasi oleh etika. Demikian pula perusahaan yang memiliki etika bisnis pasti manajernya dan segenap karyawan memiliki moral yang baik. Uno (2004) membedakan pengertian etika dengan etiket. Etiket (sopan santun) berasal dari bahasa Prancis etiquette yang berarti tata cara pergaulan yang baik antara sesama menusia. Sementara itu etika, berasal dari bahasa Latin, berarti falsafah moral dan merupakan cara hidup yang benar dilihat dari sudut budaya, susila, dan agama.

Jika kata etika dikaitkan dengan kata bisnis akan menjadi Etika Binis (business ethics). Steade et al (1984: 701) dalam bukunya ”Business, Its Natura and Environment An Introduction” memberi batasan yakni, ”business ethics is ethical standards that concern both the ends and means of business decision making”. Definisi etika bisnis menurut Business & Society – Ethics and Stakeholder Management (Caroll & Buchholtz, ?: dalam Iman, 2006): Ethics is the discipline that deals with what is good and bad and with moral duty and obligation. Ethics can also be regarded as a set of moral principles or values. Morality is a doctrine or system of moral conduct. Moral conduct refers to that which relates to principles of right and wrong in behavior. Business ethics, therefore, is concerned with good and bad or right and wrong behavior that takes place within a business context. Concepts of right and wrong are increasingly being interpreted 6 today to include the more difficult and subtle questions of fairness, justice, and equity.

Sim (2003) dalam bukunya Ethics and Corporate Social Responsibility – Why Giants Fall, menyebutkan: Ethics is a philosophical term derived from the Greek word “ethos,” meaning character or custom. This definition is germane to effective leadership in organizations in that it connotes an organization code conveying moral integrity and consistent values in service to the public. Jadi, ada beberapa kata kunci di sini, yaitu:

Ethics: Is the discipline that deals with what is good and bad and with moral duty and obligation, can also be regarded as a set of moral principles or values.

Ethical behavior: Is that which isaccepted as morally “good” and “right” as opposed to “bad” or “wrong” in a particular setting.

Morality: A system or doctrine of moral conduct which refers to principles of right and wrong in behavior. Etika bisnis sendiri terbagi dalam:

Normative ethics: Concerned with supplying and justifying a coherent moral system of thinking and judging. Normative ethics seeks to uncover, develop, and justify basic moral principles that are intended to guide behavior, actions, and decisions (DeGeorge, 2002)

Descriptive ethics: Is concerned with describing, characterizing, and studying the morality of a people, a culture, or a society. It also compares and contrasts different moral codes, systems, practices, beliefs, and values (Bunchholtz and Rosenthal, 1998).

Memang diakui oleh Steade et al. (1984: 584) bahwa menunjuk sesuatu secara tepat yang merupakan perilaku bisnis secara etik bukanlah suatu tugas gampang. Dalam hal ini, beberapa penduduk menyamakan perilaku secara etik (ethical behavior) dengan perilaku legal (legal behavior) – yaitu, jika suatu tindakan adalah legal (syah), mereka harus dapat diterima. Kebanyakan penduduk, termasuk manajer, mengakui bahwa batas-batas legal pada bisnis harus dipatuhi. Namun, mereka melihat batas-batas legal ini sebagai suatu titik pemberangkatan untuk perilaku bisnis dan tindakan manajerial. Secara nyata, perilaku bisnis beretika merefleksikan hukum ditambah tindakan etika masyarakat, moral (kesusilaan), dan nilia-nilai seperti digambarkan pada Gambar 1. Pada gilirannya formulasi hukum mengikuti suatu tindak-tanduk etika masyarakat dan hasilnya secara per lahan muncul dua, yaitu adanya suatu hubungan ”give-and take” antara apa yang ”legal” dan apa yang ”cara etik”. Etika adalah suatu cabang dari filosofi yang berkaitan dengan ”kebaikan (rightness)” atau moralitas (kesusilaan) dari kelakuan manusia. Kata etik juga berhubungan dengan objek kelakuan manusia di wilayah-wilayah tertentu, seperti etika kedokteran, etika bisnis, etika profesional (advokat, akuntan) dan lain-lain. Disni ditekankan pada etika sebagai objek perilaku manusia dalam bidang bisnis.

Dalam pengertian ini etika diartikan sebagai aturan-aturan yang tidak dapat dilanggar dari perilaku yang diterima masyarakat sebagai ”baik (good) atau buruk (bad)”. Catatan tanda kutip pada kata-kata baik dan buruk, yang berarti menekankan bahwa penentuan baik dan buruk adalah suatu masalah selalu berubah. Akhirnya, keputusan bahwa manajer membuat tentang pertanyaan yang bekaitan dengan etika adalah keputusan secara individual, yang menimbulkan konskuensi. Keputusan ini merefleksikan banyak faktor, termasuk moral dan nilai-nilai individu dan masyarakat. Secara sederhana etika bisnis dapat diartikan sebagai suatu aturan main yang tidak mengikat karena bukan hukum. Tetapi harus diingat dalam praktek bisnis sehari-hari etika bisnis dapat menjadi batasan bagi aktivitas bisnis yang dijalankan.

Etika bisnis sangat penting mengingat dunia usaha tidak lepas dari elemen-elemen lainnya. Keberadaan usaha pada hakikatnya adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Bisnis tidak hanya mempunyai hubungan dengan orang-orang maupun badan hukum sebagai pemasok, pembeli, penyalur, pemakai dan lain-lain (Dalimunthe, 2004).

Etika dan moral (moralitas) sering digunakan secara bergantian dan dipertukarkan karena memiliki arti yang mirip. Ini mungkin karena kata Greek ethos dari mana ”ethics” berasal dan kata latin mores dari mana ”morals” diturunkan keduanya artinya kebiasaan (habit) atau custom (adat). Namun moral (morals) berbeda dari etika (ethics), yang mana di dalam moralitas terkandung suatu elemen elemen normatif yang tidak dapat dielakkan/dihindari (inevitable normative elements). Dengan demikian, moral berhubungan dengan pembicaraan tidak hanya apa yang dikerjakan, tapi juga apa masyarakat seharusnya dikerjakan dan dipercaya. Elemen-elemen normatif ini, atau ”keharusan (oughtness)”, konflik dengan aspek-aspek perubahan etika bisnis.

Nilai-nilai (values) adalah standar kultural dari perilaku yang diputuskan sebagai petunjuk bagi pelaku bisnis dalam mencapai dan mengejar tujuan. Dengan demikian, pelaku bisnis menggunakan nilai-nilai dalam pembuatan keputusan secara etik apakah mereka menyadarinya atau tidak. Semakin lama, manajer bisnis

ditantang meningkatkan sensitivitas mereka terhadap permasalahan etika. Mereka menekankan pada evaluasi secara kritis prioritas nilai-nilai mereka untuk melihat bagaimana ini pantas dengan realitas dan harapan organisasi dan masyarakat.

Etika Bisnis: Suatu Kerangka Global

Masalah etika dalam bisnis dapat diklasifikasikan ke dalam lima kategori yaitu: Suap (Bribery), Paksaan (Coercion), Penipuan (Deception), Pencurian (Theft), Diskriminasi tidak jelas (Unfair discrimination)(lihat Nofielman, ?), yang masing masing dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Suap (Bribery), adalah tindakan berupa menawarkan, memberi, menerima, atau meminta sesuatu yang berharga dengan tujuan mempengaruhi tindakan seorang pejabat dalam melaksanakan kewajiban publik. Suap dimaksudkan untuk memanipulasi seseorang dengan membeli pengaruh. ‘Pembelian’ itu dapat dilakukan baik dengan membayarkan sejumlah uang atau barang, maupun ‘pembayaran kembali’ setelah transaksi terlaksana. Suap kadangkala tidak mudah dikenali. Pemberian cash atau penggunaan callgirls dapat dengan mudah dimasukkan sebagai cara suap, tetapi pemberian hadiah (gift) tidak selalu dapat disebut sebagai suap, tergantung dari maksud dan respons yang diharapkan oleh pemberi hadiah.

2. Paksaan (Coercion), adalah tekanan, batasan, dorongan dengan paksa atau dengan menggunakan jabatan atau ancaman. Coercion dapat berupa ancaman untuk mempersulit kenaikan jabatan, pemecatan, atau penolakan industri terhadap seorang individu.

3. Penipuan (Deception), adalah tindakan memperdaya, menyesatkan yang disengaja dengan mengucapkan atau melakukan kebohongan.

4. Pencurian (Theft), adalah merupakan tindakan mengambil sesuatu yang bukan hak kita atau mengambil property milik orang lain tanpa persetujuan pemiliknya. Properti tersebut dapat berupa property fisik atau konseptual.

5. Diskriminasi tidak jelas (Unfair discrimination), adalah perlakuan tidak adil atau penolakan terhadap orang-orang tertentu yang disebabkan oleh ras, jenis kelamin, kewarganegaraan, atau agama. Suatu kegagalan untuk memperlakukan semua orang dengan setara tanpa adanya perbedaan yang beralasan antara mereka yang ‘disukai’ dan tidak.

Pentingnya Etika dalam Dunia Bisnis

Perubahan perdagangan dunia menuntut segera dibenahinya etika bisnis agar tatanan ekonomi dunia semakin membaik. Langkah apa yang harus ditempuh?. Didalam bisnis tidak jarang berlaku konsep tujuan menghalalkan segala cara. Bahkan tindakan yang berbau kriminal pun ditempuh demi pencapaian suatu tujuan. Kalau sudah demikian, pengusaha yang menjadi pengerak motor perekonomian akan berubah menjadi binatang ekonomi. Terjadinya perbuatan tercela dalam dunia bisnis tampaknya tidak menampakan kecenderungan tetapi sebaliknya, makin hari semakin meningkat. Tindakan mark up, ingkar janji, tidak mengindahkan kepentingan masyarakat, tidak memperhatikan sumber daya alam maupun tindakan kolusi dan suap merupakan segelintir contoh pengabaian para pengusaha terhadap etika bisnis.

Sebagai bagian dari masyarakat, tentu bisnis tunduk pada norma-norma yang ada pada masyarakat. Tata hubungan bisnis dan masyarakat yang tidak bisa dipisahkan itu membawa serta etika-etika tertentu dalam kegiatan bisnisnya, baik etika itu antara sesama pelaku bisnis maupun etika bisnis terhadap masyarakat dalam hubungan langsung maupun tidak langsung. Dengan memetakan pola hubungan dalam bisnis seperti itu dapat dilihat bahwa prinsip-prinsip etika bisnis terwujud dalam satu pola hubungan yang bersifat interaktif. Hubungan ini tidak hanya dalam satu negara, tetapi meliputi berbagai negara yang terintegrasi dalam hubungan perdagangan dunia yang nuansanya kini telah berubah.

Perubahan nuansa perkembangan dunia itu menuntut segera dibenahinya etika bisnis. Pasalnya, kondisi hukum yang melingkupi dunia usaha terlalu jauh tertinggal dari pertumbuhan serta perkembangan dibidang ekonomi. Jalinan hubungan usaha dengan pihak-pihak lain yang terkait begitu kompleks. Akibatnya, ketika dunia usaha melaju pesat, ada pihak-pihak yang tertinggal dan dirugikan, karena peranti hukum dan aturan main dunia usaha belum mendapatkan perhatian yang seimbang. Salah satu contoh yang selanjutnya menjadi masalah bagi pemerintah dan dunia usaha adalah masih adanya pelanggaran terhadap upah buruh. Hal lni menyebabkan beberapa produk nasional terkena batasan di pasar internasional. Contoh lain adalah produk-produk hasil hutan yang mendapat protes keras karena pengusaha Indonesia dinilai tidak memperhatikan kelangsungan sumber alam yang sangat berharga. Perilaku etik penting diperlukan untuk mencapai sukses jangka panjang dalam sebuah bisnis. Pentingnya etika bisnis tersebut berlaku untuk kedua perspektif, baik lingkup makro maupun mikro, yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Perspektif Makro. Pertumbuhan suatu negara tergantung pada market system yang berperan lebih efektif dan efisien daripada command system dalam mengalokasikan barang dan jasa. Beberapa kondisi yang diperlukan market system untuk dapat efektif, yaitu: (a) Hak memiliki dan mengelola properti swasta; (b) Kebebasan memilih dalam perdagangan barang dan jasa; dan (c) Ketersediaan informasi yang akurat berkaitan dengan barang dan jasa Jika salah satu subsistem dalam market system melakukan perilaku yang tidak etis, maka hal ini akan mempengaruhi keseimbangan sistem dan menghambat pertumbuhan sistem secara makro.

Pengaruh dari perilaku tidak etik pada perspektif bisnis makro :

a. Penyogokan atau suap. Hal ini akan mengakibatkan berkurangnya kebebasan memilih dengan cara mempengaruhi pengambil keputusan.

b. Coercive act. Mengurangi kompetisi yang efektif antara pelaku bisnis dengan ancaman atau memaksa untuk tidak berhubungan dengan pihak lain dalam bisnis.

c. Deceptive information

d. Pecurian dan penggelapan

e. Unfair discrimination.

2. Perspektif Bisnis Mikro. Dalam Iingkup ini perilaku etik identik dengan kepercayaan atau trust. Dalam Iingkup mikro terdapat rantai relasi di mana supplier, perusahaan, konsumen, karyawan saling berhubungan kegiatan bisnis yang akan berpengaruh pada Iingkup makro. Tiap mata rantai penting dampaknya untuk selalu menjaga etika, sehingga kepercayaan yang mendasari hubungan bisnis dapat terjaga dengan baik.

Standar moral merupakan tolok ukur etika bisnis. Dimensi etik merupakan dasar kajian dalam pengambilan keputusan. Etika bisnis cenderung berfokus pada etika terapan daripada etika normatif. Dua prinsip yang dapat digunakan sebagai acuan dimensi etik dalam pengambilan keputusan, yaitu: (1) Prinsip konsekuensi (Principle of Consequentialist) adalah konsep etika yang berfokus pada konsekuensi pengambilan keputusan. Artinya keputusan dinilai etik atau tidak berdasarkan konsekuensi (dampak) keputusan tersebut; (2) Prinsip tidak konsekuensi (Principle of Nonconsequentialist) adalah terdiri dari rangkaian peraturan yang digunakan sebagai petunjuk/panduan pengambilan keputusan etik dan berdasarkan alasan ,bukan akibat, antara lain: (a) Prinsip Hak, yaitu menjamin hak asasi manusia yang berhubungan dengan kewajiban untuk tidak saling melanggar hak orang lain; (b) Prinsip Keadilan, yaitu keadilan yang biasanya terkait dengan isu hak, kejujuran, dan kesamaan.

Prinsip keadilan dapat dibagi menjadi tiga jenis yaitu: (1) Keadilan distributive, yaitu keadilan yang sifatnya menyeimbangkan alokasi benefit dan beban antar anggota kelompok sesuai dengan kontribusi tenaga dan pikirannya terhadap benefit. Benefit terdiri dari pendapatan, pekerjaan, kesejahteraan, pendidikan dan waktu luang. Beban terdiri dari tugas kerja, pajak dan kewajiban social; (2) Keadilan retributive, yaitu keadilan yang terkait dengan retribution (ganti rugi) dan hukuman atas kesalahan tindakan. Seseorang bertanggungjawab atas konsekuensi negatif atas tindakan yang dilakukan kecuali tindakan tersebut dilakukan atas paksaan pihak lain; dan (3) Keadilan kompensatoris, yaitu keadilan yang terkait dengan kompensasi bagi pihak yang dirugikan. Kompensasi yang diterima dapat berupa perlakuan medis, pelayanan dan barang penebus kerugian. Masalah terjadi apabila kompensasi tidak dapat menebus kerugian, misalnya kehilangan nyawa manusia.

Apabila moral merupakan suatu pendorong orang untuk melakukan kebaikan, maka etika bertindak sebagai rambu-rambu (sign) yang merupakan kesepakatan secara rela dari semua anggota suatu kelompok. Dunia bisnis yang bermoral akan mampu mengembangkan etika (patokan/rambu-rambu) yang menjamin kegiatan bisnis yang seimbang, selaras, dan serasi. Etika sebagai rambu-rambu dalam suatu kelompok masyarakat akan dapat membimbing dan mengingatkan anggotanya kepada suatu tindakan yang terpuji (good conduct) yang harus selalu dipatuhi dan dilaksanakan. Etika di dalam bisnis sudah tentu harus disepakati oleh orang-orang yang berada dalam kelompok bisnis serta kelompok yang terkait lainnya. Tentu dalam hal ini, untuk mewujudkan etika dalam berbisnis perlu pembicaraan yang transparan antara semua pihak, baik pengusaha, pemerintah, masyarakat maupun bangsa lain agar jangan hanya satu pihak saja yang menjalankan etika sementara pihak lain berpijak kepada apa yang mereka inginkan. Artinya kalau ada pihak terkait yang tidak mengetahui dan menyetujui adanya moral dan etika, jelas apa yang disepakati oleh kalangan bisnis tadi tidak akan pernah bisa diwujudkan. Jadi, jelas untuk menghasilkan suatu etika didalam berbisnis yang menjamin adanya kepedulian antara satu pihak dan pihak lain tidak perlu pembicaraan yang bersifat global yang mengarah kepada suatu aturan yang tidak merugikan siapapun dalam perekonomian.

Dalam menciptakan etika bisnis, Dalimunthe (2004) menganjurkan untuk

memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pengendalian Diri

Artinya, pelaku-pelaku bisnis mampu mengendalikan diri mereka masing-masing untuk tidak memperoleh apapun dari siapapun dan dalam bentuk apapun. Disamping itu, pelaku bisnis sendiri tidak mendapatkan keuntungan dengan jalan main curang atau memakan pihak lain dengan menggunakan keuntungan tersebut. Walau keuntungan yang diperoleh merupakan hak bagi pelaku bisnis, tetapi penggunaannya juga harus memperhatikan kondisi masyarakat sekitarnya. Inilah etika bisnis yang “etik”.

2. Pengembangan Tanggung Jawab Sosial (Social Responsibility)

Pelaku bisnis disini dituntut untuk peduli dengan keadaan masyarakat, bukan hanya dalam bentuk “uang” dengan jalan memberikan sumbangan, melainkan lebih kompleks lagi. Artinya sebagai contoh kesempatan yang dimiliki oleh pelaku bisnis untuk menjual pada tingkat harga yang tinggi sewaktu terjadinya excess demand harus menjadi perhatian dan kepedulian bagi pelaku bisnis dengan tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk meraup keuntungan yang berlipat ganda. Jadi, dalam keadaan excess demand pelaku bisnis harus mampu mengembangkan dan memanifestasikan sikap tanggung jawab terhadap masyarakat sekitarnya. Tanggung jawab sosial bisa dalam bentuk kepedulian terhadap masyarakat di sekitarnya, terutama dalam hal pendidikan, kesehatan, pemberian latihan keterampilan, dll.

3. Mempertahankan Jati Diri

Mempertahankan jati diri dan tidak mudah untuk terombang-ambing oleh pesatnya perkembangan informasi dan teknologi adalah salah satu usaha menciptakan etika bisnis. Namun demikian bukan berarti etika bisnis anti perkembangan informasi dan teknologi, tetapi informasi dan teknologi itu harus dimanfaatkan untuk meningkatkan kepedulian bagi golongan yang lemah dan tidak kehilangan budaya yang dimiliki akibat adanya tranformasi informasi dan teknologi.

4. Menciptakan Persaingan yang Sehat

Persaingan dalam dunia bisnis perlu untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas, tetapi persaingan tersebut tidak mematikan yang lemah, dan sebaliknya harus terdapat jalinan yang erat antara pelaku bisnis besar dan golongan menengah kebawah, sehingga dengan perkembangannya perusahaan besar mampu memberikan spread effect terhadap perkembangan sekitarnya. Untuk itu dalam menciptakan persaingan perlu ada kekuatan-kekuatan yang seimbang dalam dunia bisnis tersebut.

5. Menerapkan Konsep “Pembangunan Berkelanjutan”

Dunia bisnis seharusnya tidak memikirkan keuntungan hanya pada saat sekarang, tetapi perlu memikirkan bagaimana dengan keadaan dimasa datang. Berdasarkan ini jelas pelaku bisnis dituntut tidak meng-“ekspoitasi” lingkungan dan keadaan saat sekarang semaksimal mungkin tanpa mempertimbangkan lingkungan dan keadaan dimasa datang walaupun saat sekarang merupakan kesempatan untuk memperoleh keuntungan besar.

6. Menghindari Sifat 5K (Katabelece, Kongkalikong, Koneksi, Kolusi dan

Komisi)

Jika pelaku bisnis sudah mampu menghindari sikap seperti ini, kita yakin tidak akan terjadi lagi apa yang dinamakan dengan korupsi, manipulasi dan segala bentuk permainan curang dalam dunia bisnis ataupun berbagai kasus yang mencemarkan nama bangsa dan negara.

7. Mampu Menyatakan yang Benar itu Benar

Artinya, kalau pelaku bisnis itu memang tidak wajar untuk menerima kredit (sebagai contoh) karena persyaratan tidak bisa dipenuhi, jangan menggunakan “katabelece” dari “koneksi” serta melakukan “kongkalikong” dengan data yang salah. Juga jangan memaksa diri untuk mengadakan “kolusi” serta memberikan “komisi” kepada pihak yang terkait.

8. Menumbuhkan Sikap Saling Percaya antar Golongan Pengusaha

Untuk menciptakan kondisi bisnis yang “kondusif” harus ada sikap saling percaya (trust) antara golongan pengusaha kuat dengan golongan pengusaha lemah, sehingga pengusaha lemah mampu berkembang bersama dengan pengusaha lainnya yang sudah besar dan mapan. Yang selama ini kepercayaan itu hanya ada antara pihak golongan kuat, saat sekarang sudah waktunya memberikan kesempatan kepada pihak menengah untuk berkembang dan berkiprah dalam dunia bisnis.

9. Konsekuen dan Konsisten dengan Aturan main Bersama

Semua konsep etika bisnis yang telah ditentukan tidak akan dapat terlaksana apabila setiap orang tidak mau konsekuen dan konsisten dengan etika tersebut. Mengapa? Seandainya semua ketika bisnis telah disepakati, sementara ada “oknum”, baik pengusaha sendiri maupun pihak yang lain mencoba untuk melakukan “kecurangan” demi kepentingan pribadi, jelas semua konsep etika bisnis itu akan “gugur” satu semi satu.

10. Memelihara Kesepakatan

Memelihara kesepakatan atau menumbuhkembangkan Kesadaran dan rasa Memiliki terhadap apa yang telah disepakati adalah salah satu usaha menciptakan etika bisnis. Jika etika ini telah dimiliki oleh semua pihak, jelas semua memberikan suatu ketentraman dan kenyamanan dalam berbisnis.

11. Menuangkan ke dalam Hukum Positif

Perlunya sebagian etika bisnis dituangkan dalam suatu hukum positif yang menjadi Peraturan Perundang-Undangan dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum dari etika bisnis tersebut, seperti “proteksi” terhadap pengusaha lemah. Kebutuhan tenaga dunia bisnis yang bermoral dan beretika saat sekarang ini sudah dirasakan dan sangat diharapkan semua pihak apalagi dengan semakin pesatnya perkembangan globalisasi dimuka bumi ini. Dengan adanya moral dan etika dalam dunia bisnis serta kesadaran semua pihak untuk melaksanakannya, kita yakin jurang itu akan dapat diatasi.

Ahli pemberdayaan kepribadian Uno (2004) menjelaskan bahwa mempraktikkan bisnis dengan etiket berarti mempraktikkan tata cara bisnis yang sopan dan santun sehingga kehidupan bisnis menyenangkan karena saling menghormati. Etiket berbisnis diterapkan pada sikap kehidupan berkantor, sikap menghadapi rekan-rekan bisnis, dan sikap di mana kita tergabung dalam organisasi. Itu berupa senyum — sebagai apresiasi yang tulus dan terima kasih, tidak menyalahgunakan kedudukan, kekayaan, tidak lekas tersinggung, kontrol diri, toleran, dan tidak memotong pembicaraan orang lain. Dengan kata lain, etiket bisnis itu memelihara suasana yang menyenangkan, menimbulkan rasa saling menghargai, meningkatkan efisiensi kerja, dan meningkatkan citra pribadi dan perusahaan.

Sedangkan berbisnis dengan etika bisnis adalah menerapkan aturan-aturan umum mengenai etika pada perilaku bisnis. Etika bisnis menyangkut moral, kontak sosial, hak-hak dan kewajiban, prinsip-prinsip dan aturan-aturan. Jika aturan secara umum mengenai etika mengatakan bahwa berlaku tidak jujur adalah tidak bermoral dan beretika, maka setiap insan bisnis yang tidak berlaku jujur dengan pegawainya, pelanggan, kreditur, pemegang usaha maupun pesaing dan masyarakat, maka ia dikatakan tidak etis dan tidak bermoral. Intinya adalah bagaimana kita mengontrol diri kita sendiri untuk dapat menjalani bisnis dengan baik dengan cara peka dan toleransi.

Tiga Prinsip Universal

Kasus yang paling gampang adalah Enron, sebuah perusahaan enerji yang sangat bagus. Sebagai salah satu perusahaan yang menikmati booming industri energi di tahun 1990an, Enron sukses menyuplai energi ke pangsa pasar yang begitu besar dan memiliki jaringan yang luar biasa luas. Enron bahkan berhasil menyinergikan jalur transmisi energinya untuk jalur teknologi informasi. Kalau dilihat dari siklus bisnisnya, Enron memiliki profitabilitas yang cukup menggiurkan. Seiring booming industri energi, Enron memosisikan dirinya sebagai energy merchants: membeli natural gas dengan harga murah, kemudian dikonversi dalam energi listrik, lalu dijual dengan mengambil profit yang lumayan dari markup sale of power atau biasa disebut “spark spread“.

Sebagai sebuah entitas bisnis, Enron pada awalnya adalah anggota pasar yang baik, mengikuti peraturan yang ada di pasar dengan sebagaimana mestinya. Pada akhirnya, Enron meninggalkan prestasi dan reputasi baik tersebut. Sebagai perusahaan Amerika terbesar kedelapan, Enron kemudian tersungkur kolaps pada tahun 2001. Tepat satu tahun setelah California energy crisis. Seleksi alam akhirnya berlaku. Perusahaan yang bagus akan mendapat reward, sementara yang buruk akan mendapat punishment. Termasuk juga pihak-pihak yang mendukung tercapainya hal tersebut — dalam hal ini Arthur Andersen. Bisa saja kita menipu seseorang, tetapi tak akan mungkin selamanya menipu, kan? Apa enaknya hidup penuh tipu-tipu yang tidak akan pernah menentramkan batin. Kasus Enron membuktikan bahwa pelaku bisnis yang curang akan menunggu waktu saja masuk jurang, sedangkan yang jujur tidak akan pernah hancur dan menunggu waktu saja untuk mujur. Hal ini dijastifikasi oleh hukum besi yang tidak bisa dielakkan oleh siapan karena menyangkut nasib manusia, termasuk pelaku-pelaku bisnis kotor atau tidak beretika yang penuh tipu-tipu yaitu, ”Hukum Sebab-Akibat”,

”Aksi-Reaksi”, dan ”Menabur-Menuai” adalah kebenaran sepanjang zaman, prinsip universal yang telah ada sejak awal sejarah. Dalam Agama Hindu rangkuman ketiga hukum besi ini tidak lain adalah ”Karma- Pahala”, di mana Karma = Sebab, Aksi, Menabur, dan Pahala = Akibat, Reaksi, Menuai. Artinya, apapun yang diperbuat oleh seseorang, kelak itulah yang Dia petik. Jika seseorang berbuat jahat terhadap orang lain, maka hasil kejahatan yang akan mereka nikmati, sebaliknya jika perbuatan baik mereka taburkan maka hasil perbuatan baik yang akan mereka tuai atau hasilkan.

DAFTAR PUSTAKA

Baswir, Revrisond. 2004. Etika Bisnis. Dalam Kompas Senin, 08 Maret 2004. Penerbit PT Gramedia, Jakarta.

Buchholtz, R.A and S. B. Rosenthal. 1998. Business Ethics. Upper Saddle River, N.J.: Prentice Hall.

Dalimunthe, Rita F. 2004. Etika Bisnis. Dalam Website Google: Etika Bisnis dan Pengembangan Iptek.

DeGeorge, R. 2002. Business Ethics. Upper Saddle River, N.J.: Prentice-Hall, 5 th Ed.

Echols, John M and Shadily, Hasan. 1992. Kamus Inggris Indonesia. Penerbit PT Gramedia, Jakarta.

Hatta, Mohammad. 1960. Pengantar ke Djalan Ilmu dan Pengetahuan. PT. Pembangunan Djakarta. 31 Hal. It Pin. 2006. Etika dan Bisnis. Dalam Kompas, Jumat 30 Juni 2006.

 

 

 

Sumber :Etika Bisnis oleh Ritha F. Dalimunthe

Etika Bisnis

I. PENDAHULUAN

Etika dan integritas merupakan suatu keinginan yang murni dalam membantu  orang lain. Kejujuran yang ekstrim, kemampuan untuk mengenalisis batas-batas kompetisi seseorang, kemampuan untuk mengakui kesalahan dan belajar dari kegagalan. Kompetisi inilah yang harus memanas belakangan ini. Kata itu mengisyaratkan sebuah konsep bahwa mereka yang berhasil adalah yang mahir menghancurkan musuh musuhnya. Banyak yang mengatakan kompetisi lambang ketamakan. Padahal, perdagangan dunia yang lebih bebas dimasa mendatang justru mempromosikan kompetisi yang juga lebih bebas.

Lewat ilmu kompetisi kita dapat merenungkan, membayangkan eksportir kita yang ditantang untuk terjun ke arena baru yaitu pasar bebas dimasa mendatang. Kemampuan berkompetisi seharusnya sama sekali tidak ditentukan oleh ukuran besar kecilnya sebuah perusahaan. Inilah yang sering dikonsepkan berbeda oleh penguasa kita. Jika kita ingin mencapai target ditahun 2000, sudah saatnya dunia bisnis kita mampu menciptakan kegiatan bisnis yang bermoral dan beretika, yang terlihat perjalanan yang seiring dan saling membutuhkan antara golongan menengah kebawah dan pengusaha golongan atas.

Dalam menciptakan etika bisnis, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain yaitu pengendalian diri, pengembangan tanggung jawab sosial, mempertahankan jati diri, menciptakan persaingan yang sehat, menerapkan konsep pembangunan tanggung jawab sosial, mempertahankan jati diri, menciptakan persaingan yang sehat, menerapkan konsep pembangunan yang berkelanjutan, menghindari sikap 5K (Katabelece, Kongkalikong, Koneksi, Kolusi, dan Komisi) mampu mengatakan yang benar itu benar, dll.

Dengan adanya moral dan etika dalam dunia bisnis, serta kesadaran semua pihak untuk melaksanakannya, kita yakin jurang itu dapat dikurangi, serta kita optimis salah satu kendala dalam menghadapi era globalisasi pada tahun 2000 an dapat diatasi.

II. MORAL DAN EKTIKA DALAM DUNIA BISNIS

a. Moral Dalam Dunia Bisnis

Sejalan dengan berakhirnya pertemuan para pemimpin APEC di Osaka Jepang dan dengan diperjelasnya istilah untuk menjadikan Asia Pasifik ditahun 2000 menjadi daerah perdagangan yang bebas sehingga baik kita batas dunia akan semakin “kabur” (borderless) world. Hal ini jelas membuat semua kegiatan saling berpacu satu sama lain untuk mendapatkan kesempatan (opportunity) dan keuntungan (profit).

Kadang kala untuk mendapatkan kesempatan dan keuntungan tadi, memaksa orang untuk menghalalkan segala cara mengindahkan ada pihak yang dirugikan atau tidak. Dengan kondisi seperti ini, pelaku bisnis kita jelas akan semakin berpacu dengan waktu serta negara-negara lainnya agar terwujud suatu tatanan perekonomian yang saling menguntungkan. Namun perlu kita pertanyakan apakah yang diharapkan oleh pemimpin APEC tersebut dapat terwujud manakala masih ada bisnis kita khususnya dan internasional umumnya dihinggapi kehendak saling “menindas” agar memperoleh tingkat keuntungan yang berlipat ganda. Inilah yang merupakan tantangan bagi etika bisnis kita.

Jika kita ingin mencapai target pada tahun 2000 an, ada saatnya dunia bisnis kita mampu menciptakan kegiatan bisnis yang bermoral dan beretika, yang terlihat perjalanan yang seiring dan saling membutuhkan antara golongan menengah kebawah dan pengusaha golongan keatas. Apakah hal ini dapat diwujudkan ? Berbicara tentang moral sangat erat kaitannya dengan pembicaraan agama dan budaya, artinya kaidah-kaidah dari moral pelaku bisnis sangat dipengaruhi oleh ajaran serta budaya yang dimiliki oleh pelaku-pelaku bisnis sendiri. Setiap agama mengajarkan pada umatnya untuk memiliki moral yang terpuji, apakah itu dalam kegiatan mendapatkan keuntungan dalam ber-“bisnis”. Jadi, moral sudah jelas merupakan suatu yang terpuji dan pasti memberikan dampak positif bagi kedua belah pihak. Umpamanya, dalam melakukan transaksi, jika dilakukan dengan jujur dan konsekwen, jelas kedua belah pihak akan merasa puas dan memperoleh kepercayaan satu sama lain, yang pada akhirnya akan terjalin kerja sama yang erat saling menguntungkan.

Moral dan bisnis perlu terus ada agar terdapat dunia bisnis yang benar-benar menjamin tingkat kepuasan, baik pada konsumen maupun produsen. Kenapa hal perlu ini dibicarakan? Isu yang mencuat adalah semakin pesatnya perkembangan informasi tanpa diimbangi dengan dunia bisnis yang ber “moral”, dunia ini akan menjadi suatu rimba modern yang di kuat menindas yang lemah sehingga apa yang diamanatkan UUD 1945, Pasal 33 dan GBHN untuk menciptakan keadilan dan pemerataan tidak akan

pernah terwujud.

Moral lahir dari orang yang memiliki dan mengetahui ajaran agama dan budaya. Agama telah mengatur seseorang dalam melakukan hubungan dengan orang sehingga dapat dinyatakan bahwa orang yang mendasarkan bisnisnya pada agama akan memiliki moral yang terpuji dalam melakukan bisnis. Berdasarkan ini sebenarnya moral dalam berbisnis tidak akan bisa ditentukan dalam bentuk suatu peraturan (rule) yang ditetapkan oleh pihak-pihak tertentu. Moral harus tumbuh dari diri seseorang dengan pengetahuan ajaran agama yang dianut budaya dan dimiliki harus mampu diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.

b. Etika Dalam Dunia Bisnis

Apabila moral merupakan sesuatu yang mendorong orang untuk melakukan kebaikan etika bertindak sebagai rambu-rambu (sign) yang merupakan kesepakatan secara rela dari semua anggota suatu kelompok. Dunia bisnis yang bermoral akan mampu mengembangkan etika (patokan/rambu-rambu) yang menjamin kegiatan bisnis yang seimbang, selaras, dan serasi. Etika sebagai rambu-rambu dalam suatu kelompok masyarakat akan dapat membimbing dan mengingatkan anggotanya kepada suatu tindakan yang terpuji (good conduct) yang harus selalu dipatuhi dan dilaksanakan.

Etika di dalam bisnis sudah tentu harus disepakati oleh orang-orang yang berada dalam kelompok bisnis serta kelompok yang terkait lainnya. Mengapa ? Dunia bisnis, yang tidak ada menyangkut hubungan antara pengusaha dengan pengusaha, tetapi mempunyai kaitan secara nasional bahkan internasional. Tentu dalam hal ini, untuk mewujudkan etika dalam berbisnis perlu pembicaraan yang transparan antara semua pihak, baik pengusaha, pemerintah, masyarakat maupun bangsa lain agar jangan hanya satu pihak saja yang menjalankan etika sementara pihak lain berpijak kepada apa yang mereka inginkan. Artinya kalau ada pihak terkait yang tidak mengetahui dan menyetujui adanya etika moral dan etika, jelas apa yang disepakati oleh kalangan bisnis tadi tidak akan pernah bisa diwujudkan. Jadi, jelas untuk menghasilkan suatu etika didalam berbisnis yang menjamin adanya kepedulian antara satu pihak dan pihak lain tidak perlu pembicaraan yang bersifat global yang mengarah kepada suatu aturan yang tidak merugikan siapapun dalam perekonomian. Dalam menciptakan etika bisnis, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain ialah

1. Pengendalian diri

Artinya, pelaku-pelaku bisnis dan pihak yang terkait mampu mengendalikan diri mereka masing-masing untuk tidak memperoleh apapun dari siapapun dan dalam bentuk apapun. Disamping itu, pelaku bisnis sendiri tidak mendapatkan keuntungan dengan jalan main curang dan menekan pihak lain dan menggunakan keuntungan dengan jalan main curang dan menakan pihak lain dan menggunakan keuntungan tersebut walaupun keuntungan itu merupakan hak bagi pelaku bisnis, tetapi penggunaannya juga harus memperhatikan kondisi masyarakat sekitarnya. Inilah etika bisnis yang “etis”.

2. Pengembangan tanggung jawab sosial (social responsibility)

Pelaku bisnis disini dituntut untuk peduli dengan keadaan masyarakat, bukan hanya dalam bentuk “uang” dengan jalan memberikan sumbangan, melainkan lebih kompleks lagi. Artinya sebagai contoh kesempatan yang dimiliki oleh pelaku bisnis untuk menjual pada tingkat harga yang tinggi sewaktu terjadinya excess demand harus menjadi perhatian dan kepedulian bagi pelaku bisnis dengan tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk meraup keuntungan yang berlipat ganda. Jadi, dalam keadaan excess demand pelaku bisnis harus mampu mengembangkan dan memanifestasikan sikap tanggung jawab terhadap masyarakat sekitarnya.

3. Mempertahankan jati diri dan tidak mudah untuk terombang-ambing oleh

pesatnya perkembangan informasi dan teknologi

Bukan berarti etika bisnis anti perkembangan informasi dan teknologi, tetapi informasi dan teknologi itu harus dimanfaatkan untuk meningkatkan kepedulian bagi golongan yang lemah dan tidak kehilangan budaya yang dimiliki akibat adanya tranformasi informasi dan teknologi.

4. Menciptakan persaingan yang sehat

Persaingan dalam dunia bisnis perlu untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas, tetapi persaingan tersebut tidak mematikan yang lemah, dan sebaliknya, harus terdapat jalinan yang erat antara pelaku bisnis besar dan golongan menengah kebawah, sehingga dengan perkembangannya perusahaan besar mampu memberikan spread effect terhadap perkembangan sekitarnya. Untuk itu dalam menciptakan persaingan perlu ada kekuatan kekuatan yang seimbang dalam dunia bisnis tersebut.

5. Menerapkan konsep “pembangunan berkelanjutan”

Dunia bisnis seharusnya tidak memikirkan keuntungan hanya pada saat sekarang, tetapi perlu memikirkan bagaimana dengan keadaan dimasa mendatang. Berdasarkan ini jelas pelaku bisnis dituntut tidak meng-“ekspoitasi” lingkungan dan keadaan saat sekarang semaksimal mungkin tanpa mempertimbangkan lingkungan dan keadaan dimasa datang walaupun saat sekarang merupakan kesempatan untuk memperoleh keuntungan besar.

6. Menghindari sifat 5K (Katabelece, Kongkalikong, Koneksi, Kolusi dan

Komisi)

Jika pelaku bisnis sudah mampu menghindari sikap seperti ini, kita yakin tidak akan terjadi lagi apa yang dinamakan dengan korupsi, manipulasi dan segala bentuk permainan curang dalam dunia bisnis ataupun berbagai kasus yang mencemarkan nama bangsa dan negara.

7. Mampu menyatakan yang benar itu benar

Artinya, kalau pelaku bisnis itu memang tidak wajar untuk menerima kredit (sebagai contoh) karena persyaratan tidak bisa dipenuhi, jangan menggunakan “katabelece” dari “koneksi” serta melakukan “kongkalikong” dengan data yang salah. Juga jangan memaksa diri untuk mengadakan “kolusi” serta memberikan “komisi” kepada pihak yang terkait.

8. Menumbuhkan sikap saling percaya antara golongan pengusaha kuat dan

golongan pengusaha kebawah

Untuk menciptakan kondisi bisnis yang “kondusif” harus ada saling percaya (trust) antara golongan pengusaha kuat dengan golongan pengusaha lemah agar pengusaha lemah mampu berkembang bersama dengan pengusaha lainnya yang sudah besar dan mapan. Yang selama ini kepercayaan itu hanya ada antara pihak golongan kuat, saat sekarang sudah waktunya memberikan kesempatan kepada pihak menengah untuk berkembang dan berkiprah dalam dunia bisnis.

9. Konsekuen dan konsisten dengan aturan main yang telah disepakati bersama

Semua konsep etika bisnis yang telah ditentukan tidak akan dapat terlaksana apabila setiap orang tidak mau konsekuen dan konsisten dengan etika tersebut. Mengapa? Seandainya semua ketika bisnis telah disepakati, sementara ada “oknum”, baik pengusaha sendiri maupun pihak yang lain mencoba untuk melakukan “kecurangan” demi kepentingan pribadi, jelas semua konsep etika bisnis itu akan “gugur” satu semi satu.

10. Menumbuhkembangkan kesadaran dan rasa memiliki terhadap apa yang

telah disepakati

Jika etika ini telah memiliki oleh semua pihak, jelas semua memberikan suatu ketentraman dan kenyamanan dalam berbisnis.

11. Perlu adanya sebagian etika bisnis yang dituangkan dalam suatu hukum

positif yang berupa peraturan perundang-undangan Hal ini untuk menjamin kepastian hukum dari etika bisnis tersebut, seperti “proteksi” terhadap pengusaha lemah.

Kebutuhan tenaga dunia bisnis yang bermoral dan beretika saat sekarang ini sudah dirasakan dan sangat diharapkan semua pihak apalagi dengan semakin pesatnya perkembangan globalisasi dimuka bumi ini. Dengan adanya moral dan etika dalam dunia bisnis serta kesadaran semua pihak untuk melaksanakannya, kita yakin jurang itu akan dapat diatasi, serta optimis salah satu kendala dalam menghadapi tahun 2000 dapat diatasi.

III. DUNIA BISNIS

Perubahan perdagangan dunia menuntut segera dibenahinya etika bisnis agar tatanan ekonomi dunia semakin membaik. Langkah apa yang harus ditempuh? Didalam bisnis tidak jarang berlaku konsep tujuan menghalalkan segala cara. Bahkan tindakan yang berbau kriminal pun ditempuh demi pencapaian suatu tujuan. Kalau sudah demikian, pengusaha yang menjadi pengerak motor perekonomian akan berubah menjadi binatang ekonomi. Terjadinya perbuatan tercela dalam dunia bisnis tampaknya tidak menampakan kecenderungan tetapi sebaliknya, makin hari semakin meningkat. Tindakan mark up, ingkar janji, tidak mengindahkan kepentingan masyarakat, tidak memperhatikan sumber daya alam maupun tindakan kolusi dan suap merupakan segelintir contoh pengabdian para pengusaha terhadap etika bisnis. Secara sederhana etika bisnis dapat diartikan sebagai suatu aturan main yang tidak mengikat karena bukan hukum. Tetapi harus diingat dalam praktek bisnis sehari-hari etika bisnis dapat menjadi batasan bagi aktivitas bisnis yang dijalankan.

Etika bisnis sangat penting mengingat dunia usaha tidak lepas dari elemen-elemen lainnya. Keberadaan usaha pada hakikatnya adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Bisnis tidak hanya mempunyai hubungan dengan orang-orang maupun badan hukum sebagai pemasok, pembeli, penyalur, pemakai dan lain-lain. Sebagai bagian dari masyarakat, tentu bisnis tunduk pada norma-norma yang ada pada masyarakat. Tata hubungan bisnis dan masyarakat yang tidak bisa dipisahkan itu membawa serta etika-etika tertentu dalam kegiatan bisnisnya, baik etika itu antara sesama pelaku bisnis maupun etika bisnis terhadap masyarakat dalam hubungan langsung maupun tidak langsung. Dengan memetakan pola hubungan dalam bisnis seperti itu dapat dilihat bahwa prinsip-prinsip etika bisnis terwujud dalam satu pola hubungan yang bersifat interaktif. Hubungan ini tidak hanya dalam satu negara, tetapi meliputi berbagai negara yang terintegrasi dalam hubungan perdagangan dunia yang nuansanya kini telah berubah. Perubahan nuansa perkembangan dunia itu menuntut segera dibenahinya etika bisnis. Pasalnya, kondisi hukum yang melingkupi dunia usaha terlalu jauh tertinggal dari pertumbuhan serta perkembangan dibidang ekonomi.

Jalinan hubungan usaha dengan pihak-pihak lain yang terkait begitu kompleks.

Akibatnya, ketika dunia usaha melaju pesat, ada pihak-pihak yang tertinggal dan dirugikan, karena peranti hukum dan aturan main dunia usaha belum mendapatkan

perhatian yang seimbang. Salah satu contoh yang selanjutnya menjadi masalah bagi pemerintah dan dunia usaha adalah masih adanya pelanggaran terhadap upah buruh. Hal ini menyebabkan beberapa produk nasional terkena batasan di pasar internasional. Contoh lain adalah produk-produk hasil hutan yang mendapat protes keras karena pengusaha Indonesia dinilai tidak memperhatikan kelangsungan sumber alam yang sangat berharga.

DAFTAR PUSTAKA

N.Nuryesrnan M, Moral dan Etika Dalam Dunia Bisnis, Bank dan Manajemen, Mei/Juni 1996.

Purba Victor, Hukum Bisnis Dalam Kegiatan Bisnis Para Manajer, Manajemen, 1993. Dunia Bisnis, Warta Ekonomi, No. 29, Desember 1994.

 

 

 

 

ETIKA BISNIS DALAM ISLAM

(Kritik Terhadap Kapitalisme)

Oleh Marpuji Ali

Dosen Fakultas Agama ISlam UMS

Pendahuluan

Tesis Max Weber yang dipublikasikan dalam buku “The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism” menjelaskan bahwa  “Etika Protestan” dan hubungannya dengan “semangat kapitalisme” rupanya suatu teori yang sangat menarik perhatian para ilmuwan sosial hingga sekarang (Taufik Abdullah, 1982: 4).  Menurut pengamatan Weber di  kalangan Protestan sekte Calvinis, kerja keras adalah suatu keharusan bagi setiap manusia untuk mencapai kesejahteraan. Kerja keras ini  merupakan panggilan rohani untuk mencapai kesempurnaan hidup, sehingga mereka dapat hidup lebih baik secara ekonomi. Dengan bekerja keras serta hidup hemat dan sederhana para pengikut ajaran Calvin tidak hanya hidup lebih baik tetapi mereka mampu pula menfungsikan  diri mereka sebagai wiraswasta yang tangguh dan menjadikan diri mereka sebagai tulang punggung dari sistem ekonomi kapitalis (Mubyarto, 1991: 2). Tidak hanya sekte Calvinis yang memberikan motivasi orang untuk bergerak dalam bidang ekonomi, hampir semua agama memberikan dorongan untuk bekerja keras, berdagang atau berbisnis. Namun persoalannya apakah dalam melakukan usaha dagang diperlukan etika? Tidakkah etika justru menghambat usaha dagangnya? Sementara dalam dunia ekonomi berlaku hukum “mendapatkan untung yang sebesar-besarnya”. Untuk mendapatkan untung inilah kadang-kadang cara-cara yang tidak bermoral dilakukan. Apakah caranya itu mengakibatkan matinya usaha dagang orang lain atau tidak, bukan menjadi pertimbangan? Namun apabila etika dipahami sebagai seperangkat prinsip moral yang membedakan apa yang benar dari apa yang salah, maka etikia diperlukan dalam bisnis. Bukankah antara pelaku bisnis cenderung terjadi tabrakan kepentingan, saling menghalalkan cara untuk memperoleh  keuntungan sebanyak mungkin, bahkan saling mendominasi  pasar, sementara pelaku bisnis dengan modal yang pas-pasan semakin tersudutkan, yang pada akhirnya gulung tikar?

Menurut Dawam Rahardjo (1995: 32) etika bisnis beroperasi pada tiga tingkat, yaitu; individual, organisasi, dan sistem. Pada tingkat individual, etika bisnis mempengaruhi  pengambilan keputusan seseorang, atas tanggungjawab pribadinya dan kesadaran sendiri, baik sebagai penguasa maupun manajer. Pada tingkat organisasi, seseorang sudah terikat kepada kebijakan perusahaan  dan persepsi perusahaan tentang tanggungjawab sosialnya. Pada tingkat sistem, seseorang menjalankan kewajiban atau tindakan berdasarkan sistem etika tertentu. Realitasnya, para pelaku bisnis sering tidak mengindahkan etika. Nilai moral yang selaras dengan etika bisnis, misalnya toleransi, kesetiaan, kepercayaan, persamaan, emosi atau religiusitas hanya dipegang oleh pelaku bisnis yang kurang berhasil dalam berbisnis. Sementara para pelaku bisnis yang sukses memegang prinsip-prinsip bisnis yang tidak bermoral, misalnya maksimalisasi laba, agresivitas, individualitas, semangat persaingan, dan manajemen konflik (Dawam Rahardjo, Ibid: 16). Hal ini tidak hanya di Dunia Timur, di Dunia Barat atau negara-negara industri maju, citra bisnis tidak selalu baik. Setidak-tidaknya seperti yang dikatakan oleh Withers (Ibid.) bahwa dalam bisnis itu pada dasarnya berasaskan ketamakan, keserakahan, dan semata-mata berpedoman kepada pencarian laba.

Benar apa yang diungkapkan oleh Sayyid Quthb (Quraish Shihab, 1997: 4), bahwa bisnis atau kegiatan ekonomi merupakan aktivitas pertama yang menanggalkan etika, disusul kemudian oleh politik, dan  terakhir seks.

Dalam tulisan ini akan mengkaji praktek madzhab ekonomi dunia, yakni kapitalisme di Amerika Serikat apakah bermoral atau tidak? Bagaimana kritik Marx terhadap praktek kapitalisme tersebut, bagitu kritik non-Marxis? Lantas bagaimana Islam melihat praktek kapitalisme tersebut? Dan bagaimana etika bisnis dalam Islam?

Islam dijadikan alat kritik terhadap praktek kapitalisme dengan asumsi bahwa perkembangan ilmu ekonomi sejak abad XVII sampai sekarang mengalami perubahan paradigma, dari paradigma merkantilis, fisiokrat, klasik, neo-klasik, marxian, keynesian, dan yang terakhir paradigma Syari’ah (Muhammad Arif, 1985: 92-94).

Praktek Kapitalisme di Amerika

Kapitalisme, diperkenalkan oleh Karl Marx sekitar abad 19—seorang pendiri komunis—(Wallace C. Peterson, 1997: 1) adalah suatu sistem produksi yang didasarkan pada hubungan antara kapital dengan tenaga kerja. Pemilik modal (kapital) memiliki hak penuh terhadap apa yang dimiliki. Maka dalam kapitalisme ada individual ownership, market economy, competition, and profit (W. Ebenstein, 1980: 148-151). Kepemilikan pribadi (misalnya alat-alat produksi, tanah, perusahaan, dan sumber daya alam), sistem pasar adalah sistem yang dipakai sebagai dasar pertukaran barang dan jasa, serta tenaga kerja menjadi komoditi yang dapat diperjual belikan di pasar dalam kapitalisme.

Dalam dunia ekonomi peran modal sangatlah besar, bahkan pemilik modal bisa menguasai pasar serta menentukan harga dalam rangka mengeruk keuntungan yang besar. Industrialisasi bisa berjalan dengan baik kalau melalui kapitalisme. Fernand Braudel pernah menyatakan bahwa “kaum kapitalis merupakan spekulator dan pemegang monopoli yang berada dalam posisi untuk memperoleh keuntungan besar tanpa menanggung banyak resiko” (Yoshihara Kunio, 1990: 3).

Bagaimana sistem ekonomi Amerika Serikat?  Amerika menganut sistem perusahaan bebas, sebagaimana model kapitalisme klasik, yakni   kebebasan berusaha dan kebebasan pasar. Kapitalisme  menghendaki peranan pemerintah dalam mengatur dunia usaha dapat diminimalkan.  Akan tetapi Amerika dalam kenyataannya tidaklah demikian, justru pemerintah melakukan campur tangan dalam ekonomi. Intervensi pemerintah dalam rangka untuk menciptakan stabilitas keamanan merupakan bagian dari sistem perekonomiannya (Richard, 1995: 168-170). Roda ekonomi nasional dapat berjalan dengan baik kalau ada jaminan keamanan dari pemerintah. Rasa aman adalah hak yang paling mendasar yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Dalam masyarakat yang mengakut sistem kapitalisme, persaingan yang bebas dalam menjajakan produksi adalah sesuatu yang sangat prinsip. Pemerintah berkewajiban menjaga prinsip ini, dengan menciptakan suasana yang kondusif bagi persaingan bebas. Maka intervensi pemerintah dalam rangka menjaga sistem ekonomi yang berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan rakyat, tidak adanya kekerasan pada hak-hak dasar. Kalau suatu usaha bisnis hanya menguntungkan  dan memperkaya pemimpin negara, dan birokrat pemerintah, sementara rakyatnya tidak sejahtera maka hal itu tidaklah bermoral.

Bentuk intervensi pemerintah Amerika Serikat adalah dalam hal: (a) memberikan tunjangan bagi orang-orang yang tidak mampu bersaing di pasar bebas karena sakit, dan tidak memiliki ketrampilan; (b) menyediakan barang-barang dan jasa yang diperlukan untuk masyarakat umum, misalnya jalan untuk memperlancar arus transportasi barang dagangan, kereta api untuk mengangkut barang dagangan dalam jumlah yang besar, kemudian polisi untuk memberikan rasa aman bagi pelaku bisnis; ( c ) mengontrol siklus ekonomi, dengan cara jika ekonomi melemah pemerintah melakukan penguatan permintaan, dan jika ekonomi menguat pemerintah melakukan pengereman; (d) melakukan koreksi terhadap penyimpangan-penyimpangan dengan cara menegakkan hukum kepada siapapun yang melanggar dalam melakukan usaha ekonomi; dan (e) meminta pajak usaha dari para pelaku ekonomi. Pajak ini nantinya dikembalikan lagi kepada masyarakat umum dalam bentuk pelayanan dan jasa (Richard, Ibid.: 170-173).

Kritik Marxis dan Non-Marxis terhadap Kapitalisme Amerika

1. Kritik Marxis terhadap Kapitalisme Amerika

Karl Marx adalah pelopor dari The Marxian Paradigm menjadi The Neo-Classical Paradigm. Paradigma ini menekankan pada mikro ekonomi dalam konteks pasar ekonomi bebas (Muhamamd Arif, op.cit.,: 93). Selain itu Karl Marx adalah orang yang menolak pandangan Adam Smith dan para pengikutnya yang menganggap bahwa kapitalisme sebagai suatu yang permanen bagi kehidupan masyarakat. Marx melihat bahwa kapitalisme hanyalah sebagai tahap transisi menuju pada suatu masyarakat dimana hak kepemlikan kekayaan tidak ada. Marx percaya bahwa kapitalisme menyembah kesucian self-interest tanpa mempunyai kepedulian terhadap self-respect manusia. Cita-cita Marx adalah meniadakan kapitalisme dengan menciptakan negara sosialis dimana hak kepemilikan pribadi tidak ada, dengan menciptakan masyarakat tanpa kelas (Ibid.: 93-94).

Berpijak dari cita-cita Karl Marx tersebut,  dapat dipahami kalau ia mengkritik praktek kapitalisme di Amerika Serikat. Kritik Marxis adalah;

a)  Sistim kapitalisme mengeksploitasi buruh, karena buruh (tenaga kerja) dibayar dengan murah, jauh dari nilai produksi yang dihasilkan. Hal ini tidak bermoral, karena hanya memeras tenaga orang lain untuk memperkaya diri sendiri, karenanya kapitalisme harus diganti dengan sosialisme, yang pada akhirnya nanti menjadi komunisme penuh (Richard, Ibid.: 174). Untuk memeras tenaga kerja tersebut, para kapitalis mengatur sistem upah kepada buruh, selain serendah mungkin upah yang diterima, buruh disuruh bekerja 12 jam perhari, bukan 10 jam. Kalau menggunakan perhitungan produk, tiap satu jam buruh harus dapat menghasilkan barang 5 atau 4 buah, dan kalau biasanya hanya dapat menghasilkan 3 buah barang maka harus ditingkatkan menjadi 4 buah barang. Ciri lain dalam kapitalisme yang dikritik oleh Marx adalah mengeksploitasi tenaga kerja wanita bahkan anak-anak, dengan alasan untuk membantu perekonomian keluarganya.

b)  Sistim kapitalisme membuat orang terasing dari proses sosial ekonomi. Pekerja atau buruh dipisahkan dengan produk yang mereka buat, dari proses produksi yang utuh dan lain sebagainya. Bahkan mereka tidak perlu mengatahui tujuan dari produk yang dikerjakan. Manusia hanyalah bagian kecil dari sebuah sistem (Ibid.: 177-179). Dalam sistem kapitalis menurut Marx, benda atau barang-barang produksi mendominasi manusia. Hal ini dapat diilihat dalam praktek kapitalisme misalnya di industri otomotif, dan elektronik, manusia hanya mengetahui sedikit dari proses produksi secara utuh. Kalau mereka dipekerjakan di bagian perakitan televisi, radio atau motor misalnya, hanya mengerjakan sesuai dengan job yang diberikan, sehingga mereka tidak mengetahui pekerjaan yang lain.

c)  Dalam sistem kapitalisme, ekonomi dan politik negara hanya ditujukan untuk memenuhi hasrat orang-orang tertentu, yakni para kapitalis/vested interest (Ibid.: 179-180). Orang kaya dan para kapitalis akan semakin kaya dan terus memupuk kapitalnya semakin besar, sementara rakyat tetap saja miskin, penghasilannya rendah dan tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara wajar. Richard menggambarkan perbedaan penghasilan, ada yang berpenghasilan 1.000,000 US $ pertahun, sementara yang lain berpenghasilan 10.000 US $ pertahun. Menurut Rawls, keadilan akan menjadi kenyataan kalau kesempatan berusaha terbuka untuk semuanya. Padahal  dalam sistem kapitalisme, membuka lubang yang besar untuk menjadi konglomerat. Mereka dapat menguasai suatu produk dari hulu sampai hilir, dan dapat leluasa mengambil alih perusahaan lain yang sedang kolap. Tidaklah heran dalam sistem ini seorang kapitalis menguasai saham mayoritas dalam beberapa jenis usaha, misalnya properti, agrobisnis, perhotelan, transportasi, perbankan, perkapalan dan teknologi informasi.

2.  Kritik Non-Marxis terhadap Kapitalisme Amerika

Walaupun Marxis sangat vokal dalam mengkritik praktek kapitalisme di Amerika, namun bukanlah satu-satunya pengkritik. Ada gelombang non-Marxis yang memberikan kritik kepada kapitalisme Amerika, paling tidak ada tiga titik fokus kritik, yakni:

a)  Kapitalisme menciptakan kebutuhan hidup yang sia-sia, boros dan salah tidak sesuai sasaran hidup manusia. Pola dan gaya hidup mewah serta standart hidup yang tinggi mengakibatkan muncul kekhawatiran berkurangnya sumber daya alam dan sumber daya lain yang tidak dapat dibeli dari negara lain (Richard, Ibid.: 180).

b)  Kapitalisme menyokong tumbuh suburnya industri militer, yang pada akhirnya hanya akan menimbulkan ketegangan-ketegangan baru dengan negara-negara lain. Tujuan akhir dari industri militer dalam perspektif ekonomi adalah terjualnya produk-produk senjata. Senjata akan terjual kalau ada ketegangan dan perang, tanpa ada peperangan senjata tidak akan laku (Ibid.: 181-182). Sehubungan dengan ini banyak tuduhan negatif yang dialamatkan kepada pemerintah; (1)  karena pemerintah menarik pajak dari rakyat hanya untuk memproduksi alat-alat perang; (2) industri militer akan berkembang kalau ada perang; dan (3) industri militer telah mengambil alih kedaulatan rakyat dan pemerintah dalam kendali industri militer, yang sesungguhnya adalah milik kapitalis.

c)  Kapitalisme menciptakan ketidakadilan, karena hanya akan memberikan peluang kepada para kapitalis dan menindas rakyat umum sebagai tenaga kerja. Pola hubungan industrial diarahkan pada pola hubungan borjuis dan proletar, majikan dan budak, manajer dan buruh. Akibatnya yang kaya akan semakin kaya, yang miskin terus berada dalam lembah kemiskinan (Ibid.: 182).

Kritikan dari kalangan Marxis dan Non-Marxis tersebut tidaklah seluruhnya benar dan tidak seluruhnya salah. Buktinya, para penganut madzhab kapitalisme memberikan bantahan atau jawaban balik terhadap kritikan tentang praktek kapitalisme di Amerika. Ada tiga bantahan, yaitu:

a)  Kapitalisme itu memberikan kebebasan dan efisiensi. Kebebasan bersaing kepada pelaku bisnis tentang kualitas produk yang dipasarkan, dan mendorong pemerintah untuk bersikap adil, tidak korup dalam melihat realitas yang berlangsung dalam kebebasan bersaing di pasar (Ibid.: 183-184).

b)  Kapitalisme di Amerika menggairahkan dunia perekonomian dengan mendorong meningkatkan kualitas produksi, meningkatkan produktifitas kerja, dan memberikan jaminan kesejahteraan masyarakat. Mereka yang bekerja keras akan mendapatkan upah yang banyak, sementara yang malas bekerja tidak akan mendapatkan upah sesuai dengan produktifitas kerja. Persaingan dalam dunia kerja semakin ketat, maka orang akan berlomba-lomba meningkatkan kualitas dan kuantitas kerjanya (Ibid.: 185-186).

c)  Kapitalisme di Amerika memberikan tingkat kesejahteraan ekonomi yang lebih baik, dibandingkan dengan sistem sosialis (Ibid.: 186-187).

Ada kritik yang pedas dari Marxis dan non-Marxis, ada bantahan dari pengikut kapitalisme, namun ada juga bersikap moderat, yakni kelompok yang berani keluar dari kapitalisme dan sosialisme dengan menawarkan solusi baru. Kapitalisme yang dipraktekkan di Amerika adalah kapitalis klasik yang tidak lepas dari intervensi pemerintah  dan menciptakan kapitalis-kapitalis yang semakin menggurita dalam berbisnis, namun juga tidak dapat menerika praktek sosialisme yang hanya berada dalam alam gagasan saja. Kelompok moderat ini adalah;

a)  Libertarianisme. Paham ini menginginkan adanya sebuah kekebasan murni dalam berbisnis, dengan cara pemerintah tidak perlu melakukan intervensi. Kebebasan yang murni akan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat pada umumnya (Ibid.: 188-190).

b)  Workers Democracy. Paham ini hampir sama dengan libertarianisme yakni pemerintah tidak perlu melakukan intervensi dalam bidang ekonomi,  sehingga akan tercipta keadilan dalam persaingan bebas di pasar. Selain itu dunia usaha tidak dimonopoli oleh para kapitalis, para pekerja yang ikut membesarkan perusahaan diikutsertakan memiliki perusahaan tersebut (Ibid.: 190-191). Dalam kapitalisme pekerja tidak mungkin dapat memiliki saham di perusahaan, maka alternatif ini memberikan peluang kepada pekerja untuk dapat memiliki perusahaan dengan cara membeli saham secara bebas dan transparan.

Praktek Kapitalisme di Indonesia

Apakah Indonesia  menganut sistem ekonomi kapitalisme? Jawabannya pasti tidak. Sistem ekonomi yang dibangun Indonesia adalah sistem ekonomi Pancasila, yang bertumpu pada ekonomi kerakyatan dengan sistem koperasi. Koperasi sebagai soko guru ekonomi Indonesia, yang diabadikan dalam undang-undang. Namun rupanya idealitas, ya tinggal idealitas, tidak dapat diwujudkan dalam suatu kenyataan yang kuat. Prakteknya ternyata tetap menggunakan sistem kapitalisme, yang oleh Yoshihara Kunio  dikatakan dengan kapitalisme semu atau “Ersazt Capitalism”.

Salah satu ciri sistem kapitalisme adalah upah rendah dan proteksi dari pemerintah. Tenaga kerja Indonesia termasuk yang paling murah di Asia Tenggara, sementara waktu atau jam kerjanya tergolong tinggi dengan tingkat kesejahteraan kurang dari cukup. UMR (Upah Minimum Regional) atau UMP (Upah Minimun Profinsi) yang telah ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) belum dapat memberikan jaminan kesejahteraan buruh. Buktinya demontrasi buruh sering terjadi di perusahaan-perusahaan atau instansi-instansi.

Praktek kapitalisme kedua adalah proteksi pemerintah kepada pada pengusaha. Artinya pemerintah melakukan intervensi ke dalam dunia usaha dengan membuat undang-undang atau peraturan-peraturan. Maksud dari setiap peraturan adalah baik, karena ingin melindungi dunai usaha dari praktek-praktek usaha yang tidak adil. Namun kadang justru memberikan keleluasaan para pengusaha untuk mengembangkan usahanya, bahkan sampai pada tingkat monopoli usaha dari hulu sampai hilir.

Di bawah ini beberapa pengusaha besar Indonesia yang mendapat lisensi atau fasilitas dari pemerintah untuk mengembangkan usahanya, antara lain:

1.  Arnold Baramuli. Kelompok Poleko yang dibangun bersama pengusaha lain  memproduksi serat sintesis. Departemen Dalam Negeri adalah pemilik kelompok usaha ini, dan Baramuli hanyalah pengelolanya. Menurut Yoshihara (1990: 245), yang pasti tanpa kaitan dengan Departemen Dalam Negeri, Baramuli tidak akan berhasil dalam bisnis.

2.  Probosutedjo. Ia menjadi pengusaha besar karena pada awalnya mendapatkan lisensi dari pemerintah Orde Baru untuk mengimpor cengkeh, kayu gelondongan, dan mendapatkan preferensi khusus proyek-proyek pemerintah. Bendera Mertju Buana yang dikerek untuk mewadahi bisnis dalam bidang perakitan mobil, manfaktur barang pecah belah, perkebunan, real estate dan agribisnis semakin besar pada masa Orde Baru, mengingat ia saudara laki-laki dari Soeharto.

3.  Sudwikatmono. Ia bersama Liem Sioe Liong membangun kerajaan bisnis dalam tepung terigu dan semen. Melalui PT Subentra Multi Petrokimia memperoleh kontrak dari pemerintah untuk membangun sebuah komplek petrokimia (Ibid.: 255)

4.  Putera-puteri Soeharto. Semua menjadi pengusaha papan atas di Indonesia karena mendapatkan berbagai kemudahan dalam berbisnis. Tomy dengan Sirkuit Sentul, BPPC dan Mobil Timornya. Mbak Tutut dengan Jalan Tol dan BCA-nya, begitu juga  Bambang Triatmojo dengan berbagai macam usahanya (Ibid.: 254-255)

5.  Bob Hasan. Ayah angkat Bob Hasan adalah Gatot Subroto, yang sejak dahulu kenal dekat dengan Soeharto. Ia mendapat konsesi-konsesi kayu gelondongan dari pemerintah. Bisnisnya menjadi besar karena mendapatkan kemudahan-kemudahan dari pemerintah. Ia juga disebut “raja hutan” karena memonopoli perdagangan kayu gelondongan.

6.  Sudono Salim atau Liem Sioe Liong. Hubungannya erat dengan Soeharto, sehingga mendapatkan berbagai macam fasilitas dari pemertintah, monopoli cengkeh, tepung dan lain-lain. Usahanya merambah ke dunia perbankan, semen, tekstil, baja dan mobil (Ibid.: 327)

Nama-nama kapitalis Indonesia di atas baru sebagian saja yang disebutkan. Mereka menjadi besar karena  keterlibatan pemerintah dalam memberikan kemudahan-kemudahan, sehingga mereka dalam kendali penguasa. Kebijakan ekonomi pemerintah dapat berjalan lancar karena di back up oleh mereka. Pemerintah dan para kapitalis saling membutuhkan dan saling menarik manfaat. Kapitalis dapat hancur karena pemerintah, dan pemerintah juga dapat hancur karena kapitalis.

Kritik Islam terhadap Kapitalisme

Kalau kelompok Marxis dan non-Marxis  telah memberikan kritik bahwa praktek kapitalisme itu tidak bermoral, serta ada kelompok moderat yang memberikan solusi alternatif dari kapitalisme dan sosialisme, lantas bagaimana dengan Islam? Kapitalisme mengakui adanya kepemilikan individual, dan sosialisme tidak mengakui adanya kepemilikan individual, lantas bagaimana dengan Islam? Di bawah ini akan dijelaskan beberapa point yang dapat menjawab pertanyaan tersebut, adalah sebagai berikut:

1.  Islam menegaskan bahwa manusia adalah makhluk yang dipercaya sebagai khalifah, yaitu mengemban amanat Allah untuk memakmurkan kehidupan di dunia (Q.S. al-An’am/6: 175; Hud/11: 61). Untuk manusia diberi kemampuan lebih dibanding makhluk-makhluk lain. Amanat itu nantinya akan diminta pertanggungjawabannya (Q.S. al-Qiyamah/75: 36) di muka mahkamah Ilahi. Untuk dapat memakmurkan dunia, Allah menciptakan bumi, langit dan  alam seisinya diperuntukkan kepada manusia (Q.S. Luqman/31: 20; al-Jasiyah/45: 13)  untuk dinikmati secara baik dan merata sehingga manusia akan sejahtera secara ekonomi. Namun Islam melarang melakukan eksploitas sumber daya alam secara berlebihan, lebih-lebih hanya untuk diiinya sendiri, yang nantinya hanya akan mengakibatkan kerusakan alam semesta (Q.S. al-Syu’ara/26: 183).

2.  Memanfaatkan potensi alam dan bekerja bukan tujuan melainkan hanya sarana untuk mencari keridhaan Allah. Islam menganjurkan umatnya untuk bekerja keras dan beramal shaleh, hasil dari pekerjaan untuk dimanfaatkan sebaik-baik dalam kerangka ibadah kepada Allah (Q.S. al-Kahfi/18: 110). Maka harta benda yang dimiliki seseorang dari hasil kerja keras tersebut tidak akan menimbulkan hak-hak istimewa. Tidaklah tepat bahwa kekayaan berarti suatu kemuliaan dan kemiskinan merupakan kehinaan di mata Allah. Kemuliaan seseorang bukan terletak pada kekayaannya yang berlimpah ruah, dan kemiskinan yang papa melainkan terletak pada tingkat ketakwaannya.

Oleh karenanya Allah adalah pemilik mutlak atas segala-galanya. Harta benda bukanlah milik pribadi (kapitalisme) dan bukan pula milik bersama (sosialisme) melainkan milik Allah. Manusia hanya dititipi atau diberi amanah untuk membelanjakan harta benda tersebut sesuai dengan aturan atau undang-undang yang telah ditetapkan oleh pemilik harta yaitu Allah. Harta benda adalah anugerah dari Allah kepada manusia untuk dinikmati dan diurus dengan baik, maka manusia hanya berhak untuk mengelola dan menikmati saja. Selain itu sifat kepemilikan harta benda atau kekayaan oleh manusia itu hanya sementara, sebatas usia manusia di dunia. Kalau manusia meninggal dunia maka harta benda tersebut harus segera dibagikan kepada ahli waris menurut ketentuan yang telah ditetapkan Allah. Hal ini tidak ada dalam madzhab ekonomi kapitalisme dan sosialisme.

Islam melarang menumpuk-numpuk harta benda dan tidak menafkahkannya atau menelantarkannya. Islam tidak menginginkan adanya penumpukkan harta benda tanpa difungsikan sebagaimana mestinya, karena hal ini dapat mematikan roda perekonomian. Penumpukkan harta benda (barang dagangan) dengan maksud supaya terjadi kelangkaan barang di pasar, sehingga harga akan tinggi, dapat  menimbulkan kesengsaraan,penderitaan rakyat sangat dilarang oleh Islam.

من احتكر حكرة يريد أن يغلي بها على المسلمين فهو خاطئ (رواه مسلم)

Barangsiapa yang menumpuk-numpuk suatu barang sedang dia bermaksud

hendak menjualnya dengan mahal terhadap kaum muslimin,

maka dia itu bersalah

Rasa cinta yang berlebihan terhadap harta benda sangat dikutuk, karena itu dapat menjadi sumber yang menimbulkan rasa tamak dan kikir. Riba dilarang dalam Islam karena ia merupakan faktor utama timbulnya konsentrasi kekayaan. Terkonsentrasinya kekayaan pada orang-orang tertentu atau penimbunan barang merupakan sesuatu yang tidak adil dan merupakan kejahatan, karena menimbulkan kerugian produksi, konsumsi dan perdagangan (Mustaq Ahmad: 2001: 72).

Dalam kapitalisme berlaku hukum mengeksploitasi tenaga kerja, baik laki-laki, perempuan dan anak-anak dengan upah yang rendah. Hal ini tidak sesuai dengan ajaran Islam yang menjunjung tinggi equality antara laki-laki dan perempuan. Upah atau gaji yang diberikan kepada mereka bukan karena status kelaminnya, melainkan kualitas kerjanya, لها ماكسبت وعليها مااكتسبت . Manusia bekerja sesuai dengan kapasitas beban yang ada dalam diri manusia. Seluruh hidupnya tidak hanya untuk bekerja, melainkan juga untuk beribadah, istirahat dan bermasyarakat. Islam tidak hanya memperbolehkan dan mendorong segala bentuk kerja produktif, tetapi Islam menyatakan bahwa bekerja keras bagi seorang muslim adalah suatu kewajiban (Ibid.:18). Penghargaan   kerja keras ini sebagaimana tertera dalam hadis yang artinya:

Seandainya seseorang mencari kayu bakar dan dipikulkan di atas punggungnya, hal itu lebih baik daripada kalau ia meminta-minta

kepada seorang yang kadang-kadang diberi, kadang pula ditolak

(H.R. Bukhari dan Muslim)

Barangsiapa yang di waktu sorenya merasakan kelelahan karena

bekerja, berkarya dengan tangannya sendiri, maka di

waktu sore itu pulalah ia terampuni dosanya

(H.R. Thabrani dan Baihaqi)

فإذا فرغت فانصب (الم نشرح:7)

Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah

dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain.

(Q.S. Alam Nasyrah/94: 7)

Seseorang yang telah memenuhi waktunya dengan pekerjaan, kemudian dia menyelesaikan pekerjaan tersebut, maka jarak waktu antara selesainya pekerjaan pertama dan dimulainya pekerjaan yang baru dinamai faragh (Quraish Shihab: 1997: 6). Kata fanshab dalam ayat tersebut berarti berat/letih, maka orang yang bekerja itu pasti letih dan pekerjaan itu sesuatu yang berat, namun kalau dikerjakan dalam rangka untuk mencari ridha dan ibadah kepada Allah, keletihan dan beratnya pekerjaan tidak menjadi persoalan prinsip.

Kalau dalam kapitalisme yang dipraktekkan di Amerika itu menimbulkan pola dan gaya hidup yang mewah sehingga terjadi pemborosan, itu tidak dibenarkan dalam Islam. Islam menekankan keseimbangan dalam membelanjakan harta benda, tidak boleh boros tetapi tidak boleh kikir. Ada keseimbangan antara  hak dan kewajiban, kepentingan pribadi dan kepentingan umum, kebutuhan jasmani dan rohani. Selain itu dalam kapitalisme walaupun ada unsur keadilan, tetapi kenyataan tidak adil karena intervensi pemerintah yang begitu besar dalam mengarahkan roda perekonomiannya. Islam sangat menganjurkan bertindak adil, dengan memberikan kesempatan kepada umatnya untuk bekerja keras kemudian bertawakkal kepada Allah. Hasil dari kerja keras itu sebagian didermakan kepada orang lain yang membutuhkan. Dalam dunia bisnis, tenaga kerja harus diperhatikan kesejahteraannya, makannya, kesehatannya  sebagaimana perhatian manajer kepada dirinya sendiri. Hal ini tidak terjadi dalam kapitalisme, karena tidak mungkin buruh akan makan sekualitas majikannya. Sampai-sampai Nabi Muhammad Saw menegaskan kewajiban majikan terhadap buruh-buruhnya atau karyawannya seperti yang diturukan oleh Ali bin Abi Thalib yang artinya:

Wahai sekalian manusia! Ingatlah Allah, Ingatlah Allah, dalam agamamu

dan amanatmu sekalian. Ingatlah Allah, Ingatlah Allah, berkenaan

dengan  orang-orang yang berada di  bawah kekuasaanmu.

Berilah mereka makan seperti yang kamu makan,

dan berilah mereka pakaian seperti yang kamu pakai. Dan

janganlah kamu bebani mereka dengan beban yang yang mereka tidak

sanggup menanggungnya. Sebab sesungguhynya mereka

adalah daging, darah dan makhluk seperti halnya diri kamu sekalian

sendiri. Awas barangsiapa bertindak dzalim kepada

mereka, maka akulah musuhnya di hari kiamat,

dan Allah adalah Hakimnya

Etika Bisnis dalam Islam: Solusi yang Berkeadilan

Apakah dalam bisnis diperlukan etika atau moral? Jawabannya sangat diperlukan dalam rangka untuk melangsungkan bisnis secara teratur, terarah dan bermartabat. Bukanlah manusia adalah makhluk yang bermartabat?

Islam sebagai agama yang telah sempurna sudah barang tentu memberikan rambu-rambu dalam melakukan transaksi, istilah al-tijarah, al-baiu, tadayantum dan isytara (Muhammad dan Lukman Fauroni, 2002: 29) yang disebutkan dalam al-Qur’an sebagai pertanda bahwa Islam memiliki perhatian yang serius tentang dunia usaha atau perdagangan. Dalam menjalankan usaha dagangnya tetap harus berada dalam rambu-rambu tersebut. Rasulullah Saw telah memberikan contoh yang dapat diteladani dalam berbisnis, misalnya:

1.  Kejujuran.

Sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang, baik harta, ilmu pengetahuan, dan hal-hal yang bersifat rahasia yang wajib diperlihara atau disampaikan kepada yang berhak menerima, harus disampaikan apa adanya tidak dikurangi atau ditambah-tambahi (Barmawie Umary, 1988: 44). Orang yang jujur adalah orang yang mengatakan sebenarnya, walaupun terasa pahit untuk disampaikan.

Sifat jujur atau dapat dipercaya merupakan sifat terpuji yang disenangi Allah, walaupun disadari sulit menemukan orang yang dapat dipercaya. Kejujuran adalah barang mahal. Lawan dari kejujuran adalah penipuan. Dalam dunia bisnis pada umumnya kadang sulit untuk mendapatkan kejujuran. Laporan yang dibuat oleh akuntan saja sering dibuat rangkap dua untuk mengelak dari pajak.

يأيها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين #

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan

hendaklah kamu bersama orang-orang yang jujur

(Q.S. al-Taubah: 119)

والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون #

Dan orang-orang yang memelihara amanat-amant

(yang dipikulnya) dan janjinya

(Q.S. al-Mu’minun: 8)

Rasulullah Saw pada suatu hari melewati pasar, dimana dijual seonggok makanan. Beliau masukkan tangannya keonggokan itu, dan jari-jarinya menemukannya basah. Beliau bertanya: “Apakah ini hai penjual”? Dia berkata “Itu meletakannya di atas agar orang melihatnya? Siapa yang menipu kami, maka bukan dia kelompok kami” (Quraish Shihab, Ibid.: 8).

2.  Keadilan

Islam sangat mengajurkan untuk berbuat adil dalam berbisnis, dan melarang berbuat curang atau berlaku dzalim. Rasulullah diutus Allah untuk membangun keadilan.   Kecelakaan besar bagi orang yang berbuat curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain meminta untuk dipenuhi, sementara kalau menakar atau menimbang untuk orang selalu dikurangi. Kecurangan dalam berbisnis pertanda kehancuran bisnis tersebut, karena kunci keberhasilan bisnis adalah kepercayaan. Al-Qur’an memerintahkan kepada kaum muslimin untuk menimbang dan mengukur dengan cara yang benar dan jangan sampai melakukan kecurangan dalam bentuk pengurangan takaran dan timbangan.

واوفوا الكيل اذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذالك خير وأحسن تأويلا

(الإسراء:35)

Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah

dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama

(bagimu) dan lebih baik akibatnya.

(Q.S. al-Isra’: 35)

Dalam ayat lain yakni Q.S. al-Muthaffifin: 1-3 yang artinya:

“Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang), yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari

orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar

atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi”

Dari ayat di atas jelas bahwa berbuat curang dalam berbisnis sangat dibenci oleh Allah, maka mereka termasuk orang-orang yang celaka (wail). Kata ini menggambarkan kesedihan, kecelakaan dan kenistaan. Berbisnis dengan cara yang curang menunjukkan suatu tindakan yang nista, dan hal ini menghilangkan nilai kemartabatan manusia yang luhur dan mulia. Dalam kenyataan hidup, orang yang semula dihormati dan dianggap sukses dalam berdagang, kemudian ia terpuruk dalam kehidupannya, karena dalam menjalankan bisnisnya penuh dengan kecurangan, ketidakadilan dan mendzalimi orang lain.

3. Barang atau produk yang dijual haruslah barang yang halal, baik dari segi dzatnya maupun cara mendapatkannya. Berbisnis dalam Islam boleh dengan siapapun dengan tidak melihat agama dan keyakinan dari mitra bisnisnya, karena ini persoalan mu’amalah dunyawiyah, yang penting barangnya halal. Halal dan haram adalah persoalan prinsipil. Memperdagangkan atau melakukan transaksi barang yang haram, misalnya alkohol, obat-obatan terlarang, dan barang yang gharar dilarang dalam Islam (Muhammad dan R.Lukman F, op.cit.: 136-138).

Di bawah ini tabel tentang prinsip-prinsip halal dan haram dalam Islam, adalah sebagai berikut:

Tabel 1

Prinsip Halal dan Haram

No. Prinsip Halal dan Haram
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Prinsip dasarnya adalah diperbolehkan segala sesuatu.

Untuk membuat absah dan untuk melarang adalah hak Allah semata.

Melarang yang halal dan menbolehkan yang haram sama dengan syirik.

Larangan atas segala sesuatu didasarkan atas sifat najis dan melukai.

Apa yang halal adalah yang diperbolehkan, dan yang haram adalah yang dilarang.

Apa yang mendorong pada yang haram adalah juga haram.

Menganggap yang haram sebagai halal adalah dilarang.

Niat yang baik tidak membuat yang haram bisa diterima.

Hal-hal yang meragukan sebaiknya dihindari.

Yang haram terlarang bagi siapapun.

Keharusan menetukan adanya pengecualian.

Sumber: Lihat Muhammad dan R. Luman Faurani, Visi Al-Quran Tentang Etika dan Bisnis, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002, hlm. 132. Lihat juga Choril Fuad Yusuf, “Etika Bisnis Islam: Sebuah Perspektif Lingkungan Global”, dalam Ulumul Quran, No. 3/V/1997, hlm. 16.

Secara umum Islam menawarkan nilai-nilai dasar atau prinsip-prinsip umum yang penerapannya dalam bisnis disesuaikan dengan perkembangan zaman dan mempertimbangkan dimensi ruang dan waktu. Nilai-nilai dasar etika bisnis dalam Islam adalah tauhid, khilafah, ibadah, tazkiyah dan ihsan. Dari nilai dasar ini dapat diangkat ke prinsip umum tentang keadilan, kejujuran, keterbukaan (transparansi), kebersamaan, kebebasan, tanggungjawab dan akuntabilitas. Semua ini akan lebih mudah dipahami dalam bentuk tabel berikut ini:

Tabel 2

Nilai Dasar dan Prinsip Umum Etika Bisnis Islami

Nilai Dasar Prinsip Umum Pemaknaan
Tauhid Kesatuan dan Integrasi

Kesamaan

n    Integrasi antar semua bidang kehidupan, agama, ekonomi, dan sosial-politik-budaya.

n    Kesatuan antara kegiatan bisnis dengan moralitas dan pencarian ridha Allah.

n    Kesatuan pemilikan manusia dengan pemilikan Tuhan. Kekayaan (sebagai hasil bisnis) merupakan amanah Allah, oleh karena itu didalam kekayaan terkandung kewajiban sosial.

n    Tidak ada diskriminasi diantara pelaku bisnis atas dasar pertimbangan ras, warna kulit, jenis kelamin, atau agama.

Khilafah Intelektualitas

Kehendak Bebas

Tanggungjawab dan Akuntabilitas

n    Kemampuan kreatif dan konseptual pelaku bisnis yang berfungsi membentuk, mengubah dan mengembangkan semua potensi kehidupan alam semesta menjadi sesuatu yang konkret dan bermanfaat.

n    Kemampuan bertindak pelaku bisnis tanpa paksaan dari luar, sesuai dengan parameter ciptaan Allah.

n    Kesediaan pelaku bisnis untuk bertang gungjawab atas dan mempertanggung jawabkan tindakannya.

Ibadah Penyerahan Total n    Kemampuan pelaku bisnis untuk mem bebaskan diri dari segala ikatan penghambaan manusia kepada ciptaan nya sendiri (seperti kekuasaan dan kekayaan).

n    Kemampuan pelaku bisnis untuk men jadikan penghambaan manusia kepada Tuhan sebagai wawasan batin sekaligus komitmen moral yang berfungsi mem berikan arah, tujuan dan pemaknaan terhadap aktualisasi kegiatan bisnisnya.

Tazkiyah Kejujuran

Keadilan

Keterbukaan

n    Kejujuran pelaku bisnis untuk tidak mengambil keuntungan hanya untuk dirinya sendiri dengan cara menyuap, menimbun barang, berbuat curang dan menipu, tidak memanipulasi barang dari segi kualitas dan kuantitasnya.

n    Kemampuan pelaku bisnis untuk men ciptakan keseimbangan/moderasi dalam transaksi  (mengurangi timbangan) dan membebaskan penindasan, misalnya riba dan memonopoli usaha.

n    Kesediaan pelaku bisnis untuk meneri ma pendapat orang lain yang lebih baik dan lebih benar, serta menghidupkan potensi dan inisiatif yang konstruktif, kreatif dan positif.

Ihsan Kebaikan bagi orang lain

Kebersamaan

n    Kesediaan pelaku bisnis untuk memberi kan kebaikan kepada orang lain, misalnya penjadwalan ulang, menerima pengembalian barang yang telah dibeli, pembayaran hutang sebelum jatuh tempo.

n    Kebersamaan pelaku bisnis dalam membagi dan memikul beban sesuai dengan kemampuan masing-masing, kebersamaan dalam memikul tanggung jawab sesuai dengan beban tugas, dan kebersamaan dalam menikmati hasil bisnis secara proporsional.

Sumber: M.A. Fattah Santoso, “Etika Bisnis: Perspektif Islam”, dalam Maryadi dan Syamsuddin (ed.)., Agama Spiritualisme dalam Dinamika Ekonomi Politik. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2001, hlm. 213-214.

4.  Tidak Ada Unsur Penipuan

Penipuan atau al-tadlis / al-ghabn sangat dibenci oleh Islam, karena hanya akan merugikan orang lain, dan sesungguhnya juga merugikan dirinya sendiri. Apabila seseorang menjual sesuatu barang, dikatakan bahwa barang tersebut kualitasnya sangat baik, kecacatan yang ada dalam barang disembunyikan, dengan maksud agar transaksi dapat berjalan lancar. Tetapi setelah terjadi transaksi, barang sudah pindah ke tangan pembeli, ternyata ada cacat dalam barang tersebut. Berbisnis yang mengandung penipuan sebagai titik awal kehancuran bisnis tersebut.

Penutup

Praktek kapitalisme di Amerika Serikat yang mengeksploitasi tenaga kerja dengan upah yang rendah adalah suatu tindakan yang tidak bermoral. Manusia harus dihargai sesuai dengan kualitas kerja, dan mereka harus diletakkan sebagai mitra perusahaan bahkan menjadi aset penting dari perusahaan. Manusia tidaklah tepat kalau diletakkan sebagai unsur terkecil dari keseluruhan proses produksi, sehingga mereka tidak dapat mengoptimalkan kemampuannya. Mereka hanya dapat bekerja sesuai dengan jobnya masing-masing tanpa mengetahui pekerjaan lain yang menjadi jaringan dari proses produksinyanya. Praktek semacam itu selain dikritik oleh Marxis dan non-Marxis, juga oleh ajaran Islam. Islam tidak membenarkan adanya kepemilihan individual yang mengakibatkan mereka menguasai kekayaan. Islam juga tidak membenarkan kepemilikan bersama, karena hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan. Orang yang bekerja keras lebih berhak membelanjakan kekayaan baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Mereka yang malas bekerja tidak akan mempunyai hak yang penuh atas harta benda orang lain, mereka hanya berhak untuk menerima derma, infak, sadaqah dan zakat. Kepemilikan harta benda mutlak hak Allah semata. Manusia hanya diberi wewenang untuk mengelola dan menikmati sesuai dengan aturan-aturan Allah Swt.

Islam menawarkan etika bisnis yang berkeadilan dengan berlandaskan pada keteladanan Rasulullah Saw dalam berbisnis, baik pada waktu sebelum diangkat menjadi Rasul maupun setelah menjadi Rasul. Al-Qur’an memberikan nilai dasar dan prinsip-prinsip umum dalam melakukan bisnis.

Mulai sekarang dan selanjutnya  Islam sangat tepat dijadikan rujukan dalam berbisnis, karena didalamnya menjunjung tinggi prinsip kejujuran, keadilan, kehalalan dan tanggungjawab yang betumpu pada nilai-nilai tauhid.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur’an dan Terjemahnya. 1985. Jakarta: Departemen Agama RI.

Abdullah, Taufik (ed.),. 1982. Agama, Etos Kerja dan Perkembangan Ekonomi. Jakarta: LP3ES.

Ahmad, Mustaq. 2001. Etika Bisnis dalam Islam. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Ebenstein, W. 1980. Todays Ism. New Jersey: Prentice Hall.

Kunio, Yoshihara. 1990. Kapitalisme Semu Asia Tenggara. Jakarta: LP3ES.

Maryadi dan Syamsuddin (ed.),. 2001. Agama Spiritualisme dalam Dinamika Ekonomi Politik. Surakarta: Muhamamdiyah University Press.

Mubyarto dkk.1991. Etos Kerja dan Kohesi Sosial. Yogyakarta: Aditya Media.

Muhammad dan R.Lukman Faurani. 2002. Visi Al-Quran Tentang Etika dan Bisnis. Jakarta: Salemba Diniyah.

Peterson, Wallace C. 1997. “Capitalism”, dalam Internet Microsoft, Encarta 97 Encyclopedia 1993-1996.

Rahardjo, Dawam. 1995. “Etika Bisnis Menghadapi Globalisasi dalam PJP II”, dalam Prisma, No. 2. Jakara: LP3ES.

Richard T, De George.  1995. Business Ethics, Ed. 4. New Jersey: Printice Hall.

Shihab, Muhammad Q. 1997. “Etika Bisnis dalam Wawasan Al-Qur’an”, dalam Ulumul Qur’an, No.3/Tahun V.

Yusuf, Choirul F. 1997. “Etika Bisnis Islam: Sebuah Perspektif Lingkungan Global”, dalam Ulumul Quran, No. 3/Tahun V.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s